Pansel KPK: Anggapan KPK Superbodi Adalah Lebay

Reporter

Minggu, 21 Juni 2015 04:39 WIB

ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO , Pontianak: Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Natalia Soebagjo, menyatakan anggapan bahwa KPK lembaga superbodi adalah lebay alias berlebihan. "Namun karena primus Inter pares, maka lembaga ini menjadi lebih kuat dari lembaga lainnya," kata Natalia dalam diskusi publik 'Mencari Sosok Pimpinan KPK 2015 - 2019' di Pontianak, Jumat, 19 Juni 2015.

Primus Inter pares adalah sistem pemilihan pemimpin melalui musyawarah, berdasarkan kelebihan yang dimiliki baik secara fisik ataupun spiritual. KPK menjadi lembaga yang kuat, kata Natalia, karena ada supervisi. Supervisi ini yang menjadikan KPK bisa mengambil alih menangani kasus-kasus korupsi yang ditangani baik oleh Kejaksaan maupun Polri.

Perlu sebuah tekanan yang luar biasa untuk menangani masalah korupsi di Indonesia. Menurut Natalia, perlu dilihat ke belakang alasan KPK terbentuk. "Masyarakat memberikan harapan yang besar akan lembaga ini, maka dukungan pun diberikan," kata Natallia.

Tini Haddad, dari Koalisi Masyarakat Antikorupsi, mengatakan, korupsi di Indonesia sangat menggurita. "Saya pernah bekerja dengan lembaga pemerintah, di tingkat mana pun ada lubang-lubang korupsi," katanya.

Tini berharap calon pimpinan KPK ke depan tidak dari satu disiplin ilmu saja. "Kita harapkan lebih heterogen. Ada dari komunikasi, sosiologi, lingkungan hidup dan sebagainya," kata Titi. Berbagai disiplin ilmu yang lebih kompleks membuat KPK menjadi lebih kuat dalam berbagai bidang.

Panita Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menjaring 167 calon pendaftar di tujuh kota. Mereka berasal dari Makassar, Padang, Yogyakarta, Medan, Balikpapan, Semarang, dan Pontianak. Penjaringan dilaksanakan sejak Selasa, 16 Juni 2015. Kegiatan di kota lainnya, yakni di Malang dan Bandung, dilaksanakan hari ini, sedangkan Depok pada 22 Juni.

Pendaftaran calon pimpinan KPK jilid IV dibuka mulai 24 Juni 2015. Hasil seleksi administrasi diumumkan pada 27 Juni 2015.

Tanggapan masyarakat pada 27 Juni-26 Juli 2015. Pembuatan makalah tentang diri dan kompetensi 4 Juli 2015. Pengumuman hasil penilaian makalah 11 Juli 2015.

Assessment digelar pada 27-28 Juli 2015. Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK 10 Agustus 2015. Tes kesehatan 18 Agustus 2015. Wawancara 24-27 Agustus 2015. Terakhir, laporan panitia seleksi kepada Presiden Joko Widodo disampaikan pada 31 Agustus 2015.

ASEANTY PAHLEVI

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

4 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

6 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

7 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

9 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

16 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

17 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

18 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

22 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

22 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya