Kota Bandung Segera Punya Perda HAM

Reporter

Editor

Zed abidien

Rabu, 17 Juni 2015 02:10 WIB

Ridwan Kamil, Walikota Bandung. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ini tengah merumuskan Peraturan Daerah untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) warga Kota Bandung. Ridwan mengklaim Kota Bandung akan menjadi satu-satunya kota yang memiliki Perda ini.

"Peraturan itu untuk melindungi anak kecil, perempuan, kebebasan beraga agama, dan kelompok marjinal," ujar Emil - sapaan akrab Ridwan Kamil, saat ditemui Tempo di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Bandung, Selasa, 16 Juni 2015. Saat ini, Pemkot Bandung telah meminta akademikus Universitas Padjadjaran untuk merumuskan Perda tersebut. Dia menargetkan Perda tersebut rampung tahun depan.

Perda ini pun disusun untuk memantapkan program 'Bandung Kota HAM' yang akan dinilai oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Saat Konferensi Asia Afrika ke-60 digelar pada April lalu, Bandung memulai program tersebut dan mendapat pantauan dari PBB. PBB akan mengaudit program tersebut, dan menilainya di akhir tahun ini.

"Untuk memantapkan program itu, kami sudah merealisasikan lingkungan ramah HAM di dua kelurahan. Kami pun sudah melakukan FGD (Forum Grup Discussion) dengan warga, dan anak kecil," ujar dia. Emil mengatakan, anak kecil menjadi salah satu indikator penting yang akan dinilai oleh PBB.

Selain oleh Unpad, Pemkot Bandung meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk bergabung merumuskan Perda ini. Dengan bergabungnya Komnas HAM, tutur Emil, Perda tersebut nantinya bisa dicontek oleh kota lainnya. Sebab, aturan dalam Perda tidak akan dikhususkan untuk bentuk sosial warga Bandung.

Anggota Komnas HAM, M. Indadun Rahmat, mengatakan ia diminta Pemkot Bandung untuk memimpin penyusunan Perda itu. "Kami sudah berdiskusi, bertukar pikiran, dan memikirkan cara memajukan HAM di tingkat daerah," kata dia, saat ditemui Tempo di tempat yang sama.

Selama bertemu dengan Emil, Komnas HAM telah memperoleh penjelasan terkait upaya Pemkot Bandung dalam menegakkan HAM. Indadun menjelaskan, Komnas HAM sejauh ini belum menemukan ciri khas warga Bandung dalam bersosial.

Dia justru menilai gaya bersosial warga Bandung tak jauh berbeda dengan warga di kota lainnya. Namun, dia berencana mengedepankan isu mengenai buruh. "Mungkin Bandung adalah tempat yang enak untuk bekerja. Jadi mungkin itu akan menjadi salah satu konsentrasi kita," ujar Indadun.

PERSIANA GALIH








Advertising
Advertising




Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

10 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

15 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

42 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

47 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

48 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

53 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

55 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

22 Februari 2024

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.

Baca Selengkapnya