Dahlan Iskan didampingi oleh kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada awak media saat tiba di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 16 Juni 2015. Kedatangan Dahlan kali ini atas undangan penyidik guna dimintai keterangan dalam statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan 21 gardu listrik induk. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah salah menetapkan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2011-2013.
Yusril menilai penyidik Kejaksaan kurang cermat dalam menentukan waktu dan periode pertanggungjawaban Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau kuasa pengguna anggaran yang berpindah dari Dahlan ke Waryono Karno dan Nur Pamudji.
"Sebagian besar yang disangkakan terjadi saat Dahlan sudah menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara. Bagaimana bisa diminta pertanggungjawabannya?" kata Yusril, Selasa, 16 Juni 2015.
Menurut mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu, pada periode kepemimpinan Dahlan di PT PLN, proyek berjalan sesuai dengan prosedur dan norma hukum yang berlaku. Bahkan berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan, tidak ada kerugian negara dalam proyek senilai Rp 1,06 triliun tersebut.
Dalam laporan BPK, kata Yusril, hanya ditemukan dua masalah dalam proyek gardu induk, yang terjadi setelah periode Dahlan. BPK mengeluarkan peringatan kepada Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno untuk tidak mengulangi dua kesalahan tersebut. "Seharusnya memang orang lain (jadi tersangka). Tapi kami tak mau mempersulit orang lain," ujarnya.
Yusril menjelaskan, sejak awal perencanaan proyek, Dahlan memang berkukuh agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan jadwal. Dahlan, menurut Yusril, menginginkan proyek ini cepat terwujud, sehingga bisa mengurangi kekurangan distribusi listrik.
Proyek gardu induk menjadi mangkrak, kata Yusril, saat Dahlan tak lagi bertanggung jawab. Penyebab proyek tersebut mangkrak adalah kebijakan pemerintah yang tak lagi memberikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menyerahkan semuanya kepada PLN.
"Jadi jangan digeneralisasi. Itu ada periode-periode waktu. Ada serah-terima jabatan, berarti ada peralihan tanggung jawab," ucap Yusril.
