Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Letjen (Purn) Sutiyoso. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengajukan syarat kepada calon Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso, jika ingin lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan.
Syarat itu, kata Fahri, sangat fundamental dan harus dilakukan. "Yaitu lepas jabatan sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Rabu, 10 Juni 2015.
Menurut Fahri, Indonesia bukanlah negara penganut komunisme yang menempatkan petinggi partai sebagai pejabat negara. "Ini negara yang sangat demokratis, jadi harus lepas atribut partai," ujarnya.
Fahri tak mempersalahkan usia Sutiyoso yang dianggap sudah terlalu tua untuk menjabat kepala lembaga negara. Menurut dia, pengalaman Sutiyoso selama berkarier di dunia militer dianggap cukup mumpuni.
Bahkan, kata Fahri, Sutiyoso nantinya akan disandingkan dengan jajaran pimpinan intelijen negara lain, seperti CIA, Mossad, dan KGB. "Kami perlu sosok yang matang dalam dunia intelijen," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Presiden Joko Widodo menunjuk bekas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan surat penunjukan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN sudah diterima.
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.
