Ini Alasan Kaum Muda Nahdliyin Madura Tolak Munas NU
Editor
Istiqomatul Hayati
Kamis, 11 Juni 2015 08:40 WIB
TEMPO.CO, Bangkalan - Kaum Muda Nahdliyin (Kauman) Madura Raya menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) yang akan digelar di Jakarta pada 14-15 Juni 2015 mendatang. Koordinator Kauman Madura Raya, Rusman Hadi mengatakan sikap penolakan itu setelah Kaum Muda NU se-Madura menggelar rapat konsolidasi di Kabupaten Sumenep.
Hasilnya, "kami menolak Munas NU karena kental nuansa politik," kata Rusman, saat diminta konfirmasi, Kamis, 11 Juni 2015.
Menurut Rusman, kentalnya nuansa politik itu terlihat dari agenda Munas NU yang hendak memaksakan pemberlakukan sistem pemilihan Rais Amm dengan musyawarah mufakat atau Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). "Sistem AHWA atau formatur itu cenderung dipaksakan, padahal banyak pengurus cabang dan wilayah NU di Indonesia yang menolak AHWA," ujar dia.
Jika sistem itu dipaksakan, Rusman menilai, justru akan membuka celah terjadi perpecahan pengurus pasca dilakukan pemilihan pengurus Tanfiddiyah dan Rais Am. "Rawan perpecahan karena sistem itu banyak ditolak pengurus NU di daerah," kata dia.
Salah satu kader muda NU Kabupaten Sumenep, Abdul Hadi menambahkan alasan para kiai sepuh mengusulkan sistem formatur adalah untuk meminimalisasi politik uang dalam pemilihan Rais Am. Alasan ini, kata dia, membuat pengurus NU di daerah tersinggung karena secara tidak langsung melabeli pengurus NU di daerah 'rakus' uang.
Apalagi, Hadi melanjutkan, dampak negatif dari sistem formatur adalah menimbulkan kesan bahwa NU hanyalah milik segelintir elitis PBNU di Jakarta. "PBNU tidak boleh abai terhadap aspirasi dibawah," ungkap dia.
Sebelumnya, Katib Am Syuriah PBNU KH Malik Madani mengakui bahwa Munas NU kali ini digelar setelah sosialisasi sistem pemilihan AHWA atau formatur gagal karena mendapat penolakan. ”Makanya PBNU akan mengadakan Munas lagi untuk ketiga kalinya,” kata KH Malik Madani.
Penolakan itu terjadi, pada tiga acara Pra Muktamar NU yang digelar di Lombok Nusa Tenggara Barat, Makassar Sulawesi Selatan, dan Medan Sumatera Utara, mayoritas pengurus wilayah dan pengurus cabang NU yang hadir sepakat molak sistem AHWA.
MUSTHOFA BISRI