Soal Calon Panglima TNI, Moeldoko Tutup Mulut  

Reporter

Rabu, 10 Juni 2015 15:44 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) serta KASAD Letjen TNI Gatot Nurmantyo (kanan) berjalan bersama usai meresmikan pembangunan Rumah Sakit Ridwan Meuraksa Kodam Jaya, Jakarta, 13 Mei 2015. ANTARA/Roni

TEMPO.CO, Bandung - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko enggan menanggapi calon penggantinya. "Jangan, nanti ada polemik, ada tanggapan-tanggapan. Saya nggak mau komentari," katanya seusai memberikan kuliah umum di gedung Sanusi Hardjadinata, kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu, 10 Juni 2015.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat tentang calon tunggal Panglima TNI pengganti Moeldoko yang akan habis masa tugasnya 8 Juli 2015. Kandidat itu adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo. DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang baru.

Walau enggan menanggapi pencalonan Gatot tersebut, Moeldoko berharap penggantinya harus mempunyai sikap yang tegas khas TNI. Selain itu, panglima yang baru nanti harus loyal kepada Panglima Tertinggi TNI atau Presiden. "Intinya kalau sudah berkaitan dengan kedaulatan, no way, harus tegas, jelas sikap TNI. Nanti kalau Panglima TNI-nya lebay (berlebihan), bisa repot," kata dia.

Kuliah umum Moeldoko di Unpad yang bertema Wawasan Kebangsaan itu berisi paparan dan tanya-jawab dengan hadirin selama satu jam lebih. Dalam materi kuliahnya, ia memaparkan situasi dan kondisi keamanan dan stabilitas negara-negara di dunia, serta dampaknya ke Indonesia, juga soal kepemimpinan. Namun ia sama sekali tak menyinggung soal calon Panglima TNI yang baru.

Menurut Moeldoko, seorang pemimpin itu harus mampu menjadi tokoh yang mempunyai keunggulan seperti moral dan akademik. Pemimpin juga berperan sebagai penyampai informasi dan pemecah masalah. "Harus integritasnya jelas, punya kapasitas, dan loyalitas terhadap negara," ujarnya.

ANWAR SISWADI

Berita terkait

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

9 hari lalu

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.

Baca Selengkapnya

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

28 hari lalu

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.

Baca Selengkapnya

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

30 hari lalu

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

31 hari lalu

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.

Baca Selengkapnya

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

31 hari lalu

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.

Baca Selengkapnya

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

32 hari lalu

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

32 hari lalu

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

48 hari lalu

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.

Baca Selengkapnya

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

54 hari lalu

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja

Baca Selengkapnya

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

58 hari lalu

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?

Baca Selengkapnya