Ribuan Warga Miskin Solo Tak Peroleh Kartu Kompensasi

Reporter

Editor

Jumat, 30 September 2005 10:50 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:Ribuan warga miskin di Kota Solo dipastikan tidak akan menerima dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Sebab, Biro Pusat Statistik (BPS) hanya menerima 22.219 kartu kompensasi BBM (KKB) dari 28.837 orang keluarga miskin yang terdata dan diusulkan menerima kompensasi."Ada selisih 6.618 antara yang diajukan dengan yang diperoleh. Bisa-bisa ini akan membuat Solo geger," kata Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, Jum'at (30/9).Kepala BPS Solo, Karyoto enggan memberikan keterangan soal selisih jumlah kartu kompensasi tersebut. Pihaknya juga tidak akan mengumumkan keluarga penerimakartu kompensasi. "Kami minta pemerintah kota yang mengumumkannya," ujar Karyoto.Menurut dia, saat ini BPS dalam posisi dilematis dan akan dipersalahkan oleh masyarakat. Padahal BPS hanya bertugas melakukan pendataan keluarga miskin dankemudian membagikan kartu kompensasi. Sedangkan yang menentukan siapa yang berhak penerima bukan kewenangannya. "Hari Jumat ini kartu mulai kami bagikan," kata dia.Untuk mengejar target pencairan dana kompensasi per 1 Oktober, BPS baru dapat membagikan sekitar 2.000 kartu di 14 kelurahan. Aparat kalurahan yang diminta membantu pendistribusiannya menolak dengan alasan tidak mau diprotes oleh warganya. "Pendataan saja tidak melibatkan kok giliran membagi dan jumlahnya kurang kami diajak," kata Ibnu Sarsito, Lurah Kestelan, Banjarsari. Imron Rosyid

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya