TEMPO.CO, Sidoarjo - Karena ragu akan janji pemerintah, ratusan warga korban lumpur Lapindo berkumpul dan mengkonsolidasikan diri di Posko 43 Peduli Warga Korban Lumpur Lapindo di Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Minggu, 7 Juni 2015.

”Saya mengumpulkan ini murni keinginan semua warga. Karena warga pada prinsipnya ragu dengan pengumuman pemerintah soal pelaksanaan pembayaran,” kata Mahmudah, koordinator warga yang juga mantan Kepala Desa Renokenongo, Kecamatan Porong.

Menurut Mahmudah, pertemuan itu diadakan karena warga sebelumnya meminta melakukan aksi. “Kami menyarankan lebih baik kumpul di posko saja. Apa yang kira-kira yang dikehendaki dan diinginkan warga, makanya saya menyebarkan angket,” ujarnya.

Mahmudah menjelaskan, penyebaran angket ke warga bertujuan mengetahui keluhan dan keinginan warga terkait dengan proses pembayaran ganti rugi. Mahmudah mengaku berupaya menampung semua aspirasi.

Saat disinggung soal tujuan penyebaran angket untuk mendata warga, Mahmudah membantah. Menurut Mahmudah, tujuan angket tersebut hanya untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi warga sekitar.

Mahmudah mencontohkan apa saja yang harus dilengkapi warga bila berkas milik keluarga mereka yang sudah meninggal. Dengan itu, Mahmudah berharap warga tidak gugup untuk melakukan aksi turun jalan dan sebagainya.

Menurut Mahmudah, warga mengancam melakukan aksi di Jakarta bila pemerintah tidak membayar ganti rugi yang dijanjikan pada 26 Juni 2015. “Kebanyakan warga tetap bersama-sama demo ke Jakarta ke Istana,” kata Mahmudah.

Sebelumnya, pemerintah telah menganggarkan dana talangan untuk korban lumpur Lapindo sebesar Rp 781 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2105. Kapan dana talangan itu cair, hingga kini belum jelas. Namun pemerintah berjanji akan melunasi sebelum Lebaran.

NUR HADI