TEMPO.CO, Jakarta - Hari Untoro Drajat, yang menjabat Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala ketika itu, membenarkan kabar bahwa pihaknya membentuk tim. Menurut Hari, ia mendapat laporan tentang keberadaan Prasasti Sangguran dari Bullough. “Saya minta Kepala Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, Pak Dukut, ikut serta untuk melihat kemungkinan mengangkut prasasti itu,” ujarnya

Mantan Direktur Peninggalan Sejarah dan Purbakala Soeroso masih mengingat jelas keberangkatan mereka ke London. “Kami ke sana untuk memastikan apa yang disampaikan Pak Nigel Bullough, yang sudah lama melakukan pendekatan, dan apakah Lord Minto VII bersedia mengembalikan,” katanya.

Menurut Soeroso, dalam pertemuan di KBRI pada siang tanggal 21 Februari 2006 itu, Lord Minto VII menyatakan tak berkeberatan melepas prasasti tersebut. Namun ia mengingatkan perlunya persetujuan dewan pengawas (trustees) yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang dimilikinya. Berdasarkan konsultasi dengan beberapa pihak, termasuk British Museum dan Victoria and Albert Museum, Lord Minto VII menginginkan kompensasi atas Prasasti Sangguran yang dimilikinya.

Singkatnya, pengembalian itu tidak gratis. Hari Untoro menegaskan sejak awal tim yang diberangkatkannya disiapkan untuk tidak membayar atau memberikan kompensasi. Alasannya, jika membayar kompensasi, itu berarti mereka mengakui barang tersebut milik si pemegang prasasti. Hari juga mengatakan pemerintah menyiapkan skenario. Bila Lord Minto VII mau mengembalikan prasasti tersebut secara cuma-cuma, pemerintah melalui Duta Besar Indonesia untuk Inggris saat itu, Marty Natalegawa, akan memberikan penghargaan kepadanya, juga biaya akomodasi di Indonesia jika bangsawan itu ingin melihat tempat untuk meletakkan prasasti tersebut. “Itu kami juga siap,” ujar Hari.

Namun Lord Minto VII menolak. Karena itu, diupayakan jalan lain melalui pendekatan personal. Pemerintah, kata Hari, lalu meminta bantuan Hashim Djojohadikusumo, pengusaha yang punya hobi mengoleksi benda kuno. “Kami memang minta bantuan beliau mendekati Lord Minto lagi. Karena Minto tetap minta kompensasi, ya, tidak negosiasi lagi,” ujar Hari. Hashim, kata Hari, juga siap membantu ongkos pemulangan dan konservasi prasasti itu.

Bisikan Orang Dekat

Menurut Peter Carey, Lord Minto VII banyak mendapat bisikan orang di sekelilingnya tentang harga prasasti bila diukur dengan harga lelang. “Mula-mula prasasti itu ditawarkan 50-70 ribu poundsterling,” ujarnya. Kemudian harga penawarannya berubah karena para pembisik Lord Minto VII menyebutkan jika dilempar ke pasar lelang Amerika, prasasti itu bisa bernilai US$ 500 ribu. “Bisikan ini membuat Minto merasa akan ditipu jika melepasnya dengan nilai 50 ribu poundsterling,” kata Carey.

Pribadi Sutiono, mantan Kepala Fungsi Penerangan KBRI London, membenarkan pada awalnya Lord Minto tidak minta apa-apa, tapi kemudian berubah karena hartanya dalam penguasaan family trustees. “KBRI berkeberatan memberikan kompensasi karena itu warisan nasional kita,” ujarnya. Pribadi mengatakan KBRI menghentikan negosiasi pada 2006. Soal negosiasi yang dilakukan pengusaha Hashim setelah itu, Pribadi mengatakan tak mengetahuinya. KBRI dan Departemen Luar Negeri tidak pernah diajak berunding lagi. “Seutuhnya itu antara keluarga Lord Minto dan tim Pak Hari karena KBRI sudah kadung mutung dengan negosiasi kompensasi.”

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan mengaku mengetahui perihal batu Minto dan pengiriman tim negosiasi ke Skotlandia. Namun dia mengatakan belum membaca laporannya. “Mereka minta dibayar mahal, tapi saya tidak tahu berapa banyak,” ujarnya. Dia juga mengatakan upaya membawa pulang prasasti itu harus tetap melalui jalur diplomasi negara. Jika ada pihak swasta atau pribadi yang akan membantu, Kacung mempersilakan, “Asalkan (prasasti tersebut) tidak dimiliki oleh pribadi itu.” (Habis)

Dian Y., Ratnaning Asih, Abdi P., David P. (Majalah Tempo, 4 Mei 2014)