Enggan Laporkan Harta Kekayaan, Budi Waseso Dibela JK

Reporter

Jumat, 29 Mei 2015 18:05 WIB

Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso memberi hotmat seusai upacara kenaikan pangkat perwira tinggi di Mabes Polri, Jakarta, 5 Februari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membela Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Waseso yang tak ingin melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, Budi Waseso sudah melaporkan harta kekayaannya saat menjabat Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo.

"Dia sudah pernah melaporkan, kalau saya tidak salah, pernah ke KPK waktu menjadi Kapolda Gorontalo," kata Kalla di kantornya, Jumat, 29 Mei 2015. Menurut Kalla, Budi Waseso memang tak seharusnya melaporkan harta kekayaannya lagi.

Kalla juga menilai harta kekayaan yang dimiliki Budi Waseso tidak begitu banyak dan tak perlu dicurigai. "Memang saya tahu beliau itu hartanya tidak banyak. Karena beliau sangat sederhana."(Baca:Ini Alasan Budi Waseso Tak Mau Lapor Harta Kekayaan ke KPK)

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso tak mau melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, tak ada kewajiban baginya untuk melaporkan jumlah kekayaannya ke KPK.

Mantan anak buah Komisaris Jenderal Budi Gunawan ketika di Lembaga Pendidikan Kepolisian RI itu justru meminta KPK yang mendata sendiri harta kekayaannya. Budi Waseso berdalih, dengan cara seperti itu, laporan nilai harta kekayaannya akan lebih obyektif ketimbang ia sendiri yang mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.

REZA ADITYA

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

2 hari lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya