TEMPO.CO, Bandung - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Muradi, mengaku dirisak banyak orang terkait kritiknya soal kinerja Wali Kota Bandung Ridwan Kamil selama dua tahun menjabat. Dia menerima komentar negatif itu lewat akun Twitter miliknya sejak Rabu malam lalu. "Kebanyakan dari retweet, tapi tidak saya tanggapi," katanya, Jumat, 29 Mei 2015.

Rabu lalu, Muradi sebagai Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, memberikan tanggapan hasil survei Lembaga Studi Informasi dan Demokrasi (eLSiD). Survei lembaga itu untuk mengetahui tingkat kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah Kota Bandung yang dipimpin Ridwan Kamil-Oded M. Danial selama dua tahun ini. "Yang survei eLSid, saya dari Unpad cuma menanggapi," ujarnya.

Tanggapan Muradi sekaligus mengkritik kinerja Wali Kota Ridwan Kamil. Kritik itu utamanya soal tidak berjalannya mesin birokrat, antara lain dilihat dari pembentukan 23 kelompok kerja (pokja) di antara 200-an program pemerintah. "Berbasis pokja itu sama saja dengan menihilkan birokrat. Birokrat tidak terintegrasi dengan program Kang Emil," katanya.

Muradi menilai Emil, sapaan Ridwan Kamil, terlihat lemah menggerakkan birokrasi. "Kalau birokrasi diserahkan penuh ke wakilnya Oded dan hasilnya masih sama, jangan pernah berpikir untuk jadi gubernur, apalagi presiden, karena akan dikerjai oleh birokrat," katanya.

Kritik yang dimuat media massa itu kemudian membuatnya dirisak. Ada yang menulis Muradi ingin menumpang ketenaran, pengamat asbun (asal bunyi), serta tidak jelas. Di antara komentar olok-olok itu juga terselip cuitan dukungan untuk Ridwan Kamil.

ANWAR SISWADI