Ancam Anggota DPRD, Anggota Skogar Ditegur Atasannya

Reporter

Editor

Jumat, 23 September 2005 06:20 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung:Anggota Skogar (Satuan Komando Garnisum) kota Bandung, Mayor Yayat Supriyatna yang pada Rabu (14/9) lalu meminta dan mengancam sekretaris komisi C DPRD kota Bandung, Muchsin Al Fikri diberi sanksi dinas berupa teguran lisan oleh Skogar kota Bandung.Yayat mengancam Muchsin terkait dengan cek titipan yang diberikan hotel planet melalui Yadiman, Direktur PT Planet Properindo Jaya (PPJ) senilai Rp 200 juta kepada komisi C DPRD kota Bandung pada (7/9) atas nama Yod Mintaraga, ketua komisi C DPRD kota Bandung.Menurut Kepala Satuan Garnisum (Kasgar), Marsekal Pertama (Marsma) D A Tambunan, sanksi kepada anggota Skogar tersebut sudah cukup maksimal. Sebagai seorang perwira, sanksi dinas berupa teguran lisan yang dibacakan oleh dia usai pemeriksaan yang dibantu oleh Polisi Militer (PM) kota Bandung pada Kamis (15/9) sudah merupakan sanksi yang cukup berat. Karena, konteks pada kasus ini Mayor Yayat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan terhadap Yadiman, Direktur PT PPJ untuk meminta kembali cek yang sudah diberikan Yadiman kepada komisi C DPRD kota Bandung. "Anggota tidak berhak mencampuri urusan luar, kecuali dalam ikatan dinas,"katanya.Pada kasus ini, sebagai seorang anggota TNI, menurut Tambunan sebaiknya Mayor Yayat tidak bertindak secara individu untuk menangani hal tersebut. Anggota harus dalam posisi netral ketika menghadapi sebuah permasalahan, bukan dengan mendampingi salah satu pihak yang sedang bermasalah karena tindakan tersebut justru akan memperkeruh suasana. Akibat dari tindakan Mayor Yayat ini, citra TNI secara umum menjadi jatuh di mata masyarakat. Endang Purwanti

Berita terkait

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

19 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

35 hari lalu

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.

Baca Selengkapnya

Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

41 hari lalu

Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

Amnesty Internasional mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.

Baca Selengkapnya

KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

6 Oktober 2021

KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

Hasil pemantauan KontraS selama Oktober-2021-September 2021 menunjukkan reformasi peradilan militer jalan di tempat.

Baca Selengkapnya

Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

16 September 2021

Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

Serial Netflix Deserter Pursuit memicu perdebatan tentang militer Korea Selatan karena menceritakan pelecehan dan kekerasan selama wajib militer.

Baca Selengkapnya

2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

27 Juli 2021

2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

TNI AU menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga Papua di Merauke.

Baca Selengkapnya

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

5 Juli 2018

Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

Amnesti Internasional Indonesia meminta Jokowi membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya