TEMPO.CO, Bandung - Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, lembaganya ikut memantau proses pilkada serentak. "Money politic terjadi di mana-mana, ada istilah NPWP, nomor piro wani piro, itu memprihatinkan. Karena itu kami mencoba mengawal proses pilkada serentak,” kata dia di Bandung, Jumat, 22 Mei 2015.

Adnan mengatakan, dengan alasan keterbatasan personel, lembaganya akan memantau intensif pelaksanan pilkada serentak di 11 daerah agar fokus. “Kami akan datang langsung, dengan tema bersih pemilihnya, bersih calonnya, dan bersih penyelenggaranya. Kami akan ada pemantauan dan advokasi pada tiga hal tersebut.”

Menurut Adnan, lembaganya akan menerbitkan buku putih untuk membantu memitigasi potensi politik uang. KPK akan meminta calon kepala daerah agar mencantumkan janji politik terkait dengan komitmen pada pemberantasan korupsi. “Janji politik itu ada yang sifatnya generik dan spesifik,” kata dia. "Mestinya janji politik itu diimplementasikan agar janji tidak sekadar janji.”

Adnan mengatakan, KPK sudah mengawal beberapa pilkada dan sedikit yang dianggap berhasil. “Sering kali persoalannya adalah visi-misi tidak dimasukkan dalam implementasi kegiatan,” kata dia.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Dedie A. Rachim mengatakan, lembaganya secara khusus akan memantau pemilihan kepala daerah di level pemilihan gubernur. "Kami akan laksanakan program pencegahan korupsi terkait dengan pilkada,” kata dia, Jumat, 22 Mei 2015.

Dedie mengatakan, dari sebelas itu mayoritas merupakan pemilihan gubernur di antaranya Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kalimantan Selatan. “Kami baru putuskan beberapa waktu lalu,” katanya.

AHMAD FIKRI