TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra, menilai penetapan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan cara Presiden Joko Widodo menghindari konflik dengan parlemen.
Menurut Saldi, sembilan nama yang dipilih Jokowi dinilai memiliki posisi netral terhadap polemik pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. "Mereka ini mendukung pemberantasan korupsi, meski tidak muncul di depan saat polemik KPK. Jadi tak akan memancing isu macam-macam," kata Saldi, Kamis, 21 Mei 2015.
Saldi menyatakan polemik nama Pansel KPK sudah muncul saat susunan nama diusung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Sekretariat Negara. Sejumlah nama juga langsung mendapat penolakan dari masyarakat, seperti Romli Atmasasmita dan Jimly Asshidiqie.
Adapun sembilan nama wanita yang dipilih Jokowi relatif netral. "Saya kenal sebagian besar anggota Pansel itu. Mereka orang yang berkualitas," ujar Saldi. Dia juga mengapresiasi langkah Jokowi dengan menyebut tim Pansel sebagai eksperimen menarik. Terutama, menurut dia, karena Jokowi mampu meredam sejumlah kepentingan yang tampak saling tarik antara kelompok yang pro dan kontra terhadap KPK saat pemilihan anggota Pansel.
Susunan Pansel menjadi penting untuk menghindari isu atau penolakan terhadap hasil seleksi yang digelar. Nama-nama yang lolos sebagai calon pimpinan KPK juga akan menemui hambatan jika parlemen tak percaya terhadap tim Pansel. Karena itu, Pansel memang harus berisi orang yang memiliki semangat antikorupsi tapi tak terlalu mencolok membela KPK atau sebaliknya.
"Banyak isu yang bisa ‘digoreng’ kalau nama-nama yang dipilih kontroversial. Tapi nama-nama yang dipilih Jokowi memang titik yang paling tengah dan netral," ucap Saldi.
Meski demikian, Saldi enggan memperkirakan apa yang akan terjadi pada Pansel yang semua anggotanya perempuan. Menurut dia, tak ada tolak ukur dari sisi gender untuk menghitung tingkat keberhasilan atau dinamika yang terjadi.
Hanya, dia menyatakan, tim ini butuh bantuan dari orang-orang yang cukup berpengalaman dalam panitia seleksi dan pemberantasan korupsi. Sebab, satu-satunya nama yang cukup dekat dengan sistem dan proses pansel pimpinan lembaga hanyalah Harkristuti Haskrisnowo.
Selain itu, semua anggota pansel tersebut harus mampu bertahan dari seluruh tarikan kepentingan kelompok dan golongan selama proses seleksi. "Saya yakin mereka bisa," tutur Saldi.
Sembilan anggota Pansel KPK adalah Destry Damayanti yang merupakan ekonom dan ahli keuangan. Ia ditunjuk sebagai Ketua Pansel. Selain itu, ada Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara dan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional) yang bertindak sebagai Wakil Ketua Pansel. Ada juga Harkristuti Harkrisnowo (pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Betti Alisjahbana (ahli teknologi dan informasi asal ITB), dan Yenti Ganarsih (pakar pencucian uang).
Nama lainnya adalah Supra Wimbarti (psikolog), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan), Diani Sadiawati (pejabat di Bappenas), dan Meuthia Ganie Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).
