Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, beri keterangan pers terkait kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 6 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para gubernur dan bupati atau wali kota yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak agar memperhatikan persiapan pelaksanaan pilkada. Tjahjo akan mencatat daerah-daerah yang menahan dana pelaksanaan pilkada.
"Jangan menyibukkan diri pada pemilihan, tapi juga pada persiapan pilkada, termasuk soal anggaran," ujar Tjahjo di kantornya, Kamis, 21 Mei 2015.
Tjahjo mengatakan kemungkinan kepala daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) karena berkaitan dengan konflik partai politik. Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan terancam tak bisa ikut pilkada karena sengketa kepengurusan yang tak kunjung selesai.
Menurut data Komisi Pemilihan Umum, hingga saat ini baru 200 daerah yang telah menandatangani NPHD. Padahal peserta pilkada serentak 2015 sebanyak 269 daerah. Naskah itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah menggunakan APBD untuk dihibahkan ke KPU kabupaten, kota, dan provinsi.
Tjahjo memastikan, dari hasil pertemuan dengan daerah-daerah tersebut, semuanya mampu membiayai pilkada. Namun, kata dia, anggaran memang tidak sebesar yang diajukan. "Sebenarnya cukup, ini hanya keragu-raguan," katanya.
