TEMPO.CO , Makassar : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar meminta Wali Kota Makassar M Ramdhan Pomanto meningkatkan kedisiplinan para pimpinan instansi pemerintahan. Ke depan, kepala setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan datang langsung jika diundang menghadiri rapat di DPRD. Dewan bakal menolak jika pimpinan digantikan pejabat yang wewenangnya lebih rendah.
"Kami telah merekomendasikan kepada wali kota dan diharapkan untuk dijalankan," kata Wakil Ketua DPRD Makassar Indira Mulyasari Paramastuti di kantornya, Rabu 20 Mei 2015.
Sebelumnya, lewat sidang paripurna istimewa pada Senin lalu, DPRD menyampaikan 4 rekomendasi kepada wali kota terhadap laporan pertanggungjawabannya selama tahun 2014. Rekomendasi itu disebut mewakili suara legislatif karena merupakan gambaran umum pandangan setiap fraksi.
Indira menjelaskan bahwa keterlibatan pimpinan instansi pada rapat bersama legislator penting untuk meningkatkan kualitas pembahasan suatu isu. Pimpinan merupakan pengambil keputusan yang dapat menentukan langkah penyelesaian masalah. Jika diwakili oleh pejabat yang lebih rendah, prosesnya makan lebih banyak waktu dan berliku.
Menurut Indira, rekomendasi tersebut sekaligus untuk menegakkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada aturan tersebut ditetapkan bahwa DPRD dan Pemerintah Kota setara sebagai mitra penyelenggara pemerintahan daerah. Pimpinan instansi sebagai perpanjangan tangan wali kota, sudah seharusnya bekerja sama untuk membentuk pemerintahan yang baik.
Rekomendasi disebut sebagai bentuk kekecewaan DPRD. Indira menganggap bahwa seringkali pimpinan SKPD cenderung menganggap remeh rapat di DPRD. Itu terlihat dari tingkat kehadiran mereka yang minim pada rapat penting sekalipun, seperti pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota. "Sebagian besar kepala dinas hanya diwakili oleh pejabat kepala bagian saja. Kami tidak ingin ini terjadi lagi," kata dia.
Bekas Ketua Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Busranuddin Baso Tika membenarkan adanya permintaan Dewan itu. Menurutnya, kehadiran seorang pimpinan pada rapat penting di DRPD tidak bisa ditawar, sebab yang bersangkutan adalah penanggung jawab penuh terhadap pemerintahan di bidangnya masing-masing. "Misalnya pada rapat evaluasi penyerapan anggaran daerah. Yang paling tahu soal itu pasti pimpinannya," kata dia.
Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan, Basdir, mengatakan Dewan tidak akan menenggang pimpinan instansi yang menghindari rapat dengan Dewan. Komisi, kata dia, telah bersepakat untuk tidak menggelar rapat jika instansi yang diundang hanya menghadirkan pejabat di bawah tingkat pimpinan. Keputusan itu untuk menghindari kesan rapat di Dewan yang disepelekan.
Basdir mengatakan Dewan sebagai mitra sejajar Wali Kota sebenarnya bisa melakukan jemput paksa terhadap pejabat yang absen pada agenda di legislatif. Itu berlaku untuk mereka yang berulang kali mangkir dengan alasan yang tidak bisa diterima akal sehat. "Misalnya sakit sampai berulang kali setiap ada rapat. Karena ada pimpinan dinas mitra kami yang begitu."
Sebelumnya Wali Kota M Ramdhan Pomanto menyatakan menerima semua rekomendasi dari DPRD terkait LKPJ tahun 2014. Rekomendasi itu dianggap sebagai masukan yang penting untuk memperbaiki kinerja pemerintahahan daerah. Adapun mengenai permintaan kepada setiap instansi, ia menegaskan hal itu sebagai masukan yang positif. "Saya perintahkan semua dinas, camat, dan SKPD lainnya agar tidak diwakilkan lagi."
