Provinsi Banten Kucurkan Dana Bansos Rp 130,25 Miliar  

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 19 Mei 2015 10:28 WIB

Mak Onah, 90 tahun dirumahnya di Kampung Ciburial, Ngamprah, Padalarang, Bandung, 5 Desember 2014. Mak Onak, warga miskin yang tidak miliki kartu PSKS. PSKS adalah program pemberian bantuan dana simpanan dari Pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Serang - Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 130,25 miliar untuk dana bantuan sosial. “Anggaran tersebut dibagi dalam tujuh kelompok bantuan yang telah diprogramkan oleh pemerintah,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nandy Mulya, Selasa, 19 Mei 2015.

Menurut dia, dana tersebut dicairkan secara bertahap untuk program rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang masuk dalam program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) pada tahun anggaran 2015 sebanyak 30.000 orang dengan total anggaran sebesar Rp 110,25 miliar.

Nandy mengatakan pencairan jaminan sosial yang bersumber dari APBD Banten 2015 tahap pertama disalurkan pada bulan April. “Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada 2015 masing-masing rumah tangga sasaran (RTS) akan menerima Rp 2.250.000, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1.500.000,” katanya.

Kelompok kedua, yaitu Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), dengan jumlah penerima 1.200 orang. Masing-masing lansia dapat Rp 3 juta dengan total anggaran sebesar Rp 3.66 miliar.

Jaminan Sosial Orang dengan Kecacatan (JS ODK) diikuti sebanyak 400 orang, masing-masing mendapat Rp 3,6 juta, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.44 miliar,

Selain itu, untuk rumah tangga tidak layak huni (RTLH) atau bedah rumah bagi 904 orang, masing-masing mendapat Rp 15 juta dengan total anggaran sebesar Rp 12.75 miliar. Kemudian, untuk bantuan bagi lima panti rehabilitasi, seperti narkoba dan rehabilitasi mental, dengan total anggaran sebesar Rp 400 juta.

Selanjutnya, bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak sebesar Rp 1 miliar serta bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) program keluarga harapan sebesar Rp 750 juta.

Menurut Nandy, untuk mengoptimalkan dana bantuan tersebut, pihaknya mengajak masyarakat ikut berperan aktif mengawasi agar penerima bantuan tepat sasaran. “Salah satunya, terkait data. Masyarakat yang belum terdaftar agar secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau perangkat desa setempat,” katanya.

WASI’UL ULUM















Advertising
Advertising

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

10 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

26 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

57 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya