Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres Demokrat di Surabaya, 12 Mei 2015. Presiden menyempatkan diri membuka Kongres Demokrat keempat ini. TEMPO/Nurdiansah
TEMPO.CO , Jakarta: Relawan Jokowi menyerahkan lima maklumat kepada Presiden Joko Widodo. Kelima maklumat itu meminta Jokowi memperhatikan persoalan konsolidasi politik, evaluasi kebijakan dan performa kementerian, infrastuktur serta pemerataan pembangunan.
"Kelimanya merupakan hasil pemikiran yang dirumuskan para relawan," ujar Roy Maningkas, Ketua Bara JP, Sabtu, 16 Mei 2015.
Surat maklumat diserahkan dalam acara Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur sore tadi. Jokowi yang datang mengenakan kemeja putih berkenan menerima surat itu dari sejumlah pimpinan relawan seperti Ketua Seknas Jokowi Muhammad Yamin, Ketua Pospera Adian Napitupulu, dan Ketua Kawan Jokowi Robert Hutapea. Tak kurang dari delapan ribu relawan hadir dalam acara itu.
Roy menjelaskan, maklumat itu disampaikan guna menyerukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan yang belum berpihak pada rakyat. Maklumat itu juga dilatari oleh kondisi politik yang masih saja memperlihatkan ketegangan akibat ulah para penumpang gelap yang haus memburu kekuasaan. "Mereka merupakan musuh yang hendak memecah belash soliditas kekuatan politik pendukung pemerintah," kata Roy.
Dalam maklumat tersebut, relawan meminta Jokowi mempercepat proses konsolidasi politik dan birokrasi. Langkah itu perlu ditempuh guna menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan memastikan berjalannya mesin birokrasi yang efektif dan efisien. "Tanpa konsolidasi, maka program pemerintah takan berjalan dengan baik," ujar Roy.
Menurut Roy, pertumbuhan ekonomi semester pertama tahun ini belum tumbuh sesuai harapan. Namun Roy memaklumi kondisi itu lantaran masalah perekonomian nasional tak hanya dipicu oleh persoalan dalam negeri, melainkan juga terkait kondisi perekonomian secara global. "Kondisi politik yang belum sepenuhnya terkonsolidasi juga ikut mempengaruhi masalah tersebut," kata Roy.
Maklumat yang juga jadi perhatian para relawan adalah percepatan program-program di bidang infrastruktur. Menurut Roy, dana sebesar Rp 290 triliun yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu segera diserap dengan tetap mengedepankan prinsip berdiri di atas kaki sendiri. "Modal asing harus diletakkan sebagai pelengkap, bukan sebagai sumber utama," ujar Roy.
Di luaritu, relawan juga meminta Jokowi mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai belum sejalan dengan semangat Trisakti dan Nawacita, khususnya yang menyangkut maslah ekonomi, infratruktur dan. Begitupun dengan kinerja kementerian yang dianggap belum bekerja maksimal. "Para menteri yang tidak perform perlu dievaluasi. Tapi evaluasi versi kami bukan berarti reshuffle," ujar Roy.
Ketua Bara JP, Robert Hutapea mengatakan wacana penggantian kabinet tak pernah masuk dalam agenda pembicaraan para relawan. Itu mengapa mereka tak akan menyodorkan nama-nama yang dianggap layak menjadi pembantu presiden. "Kami menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada presiden. Karena itu hak prerogatif presiden," kata Robert.
