TEMPO.CO, Bandung - Sejumlah massa yang mengaku bagian dari Nahdlatul Ulama, mendesak pemerintah membubarkan organisasi massa yang menyebarkan paham khilafah. Saefudin Z.H., yang merupakan koordinator lapangan, menyatakan saat ini banyak organisasi massa yang mulai mengajarkan paham ini. Ormas tersebut bahkan terang-terangan tak mengakui lagi Pancasila yang merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia.
"Jika tidak berasaskan Pancasila, tutup saja karena melanggar Undang-undang. Ormas yang sudah berasas Pancasila juga harus diawasai agar tidak menyimpang," kata Saefudin, Kamis, 14 Mei 2015.
Puluhan masa yang berasal dari organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama mendatangi halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Jawa Barat untuk berunjuk rasa menolak Khilafah di Indonesia. "Bagi Islam, negara dan pemerintahan dianggap sah bukan karena bentuk ragamnya tapi karena substansi di dalamnya. Dengan kata lain, Islam menilai keabsahan bentuk sejarah sejauh mana konstitusional negara mampu melindungi warganya untuk mengamalkan ajaran agamanya," ujar Saefudin.
Massa pengunjuk rasa yang menempati jalanan gedung DPRD tersebut melakukan orasi dan menyatakan dasar-dasar penolakan mereka terhadap khilafah NKRI. Massa ini mulai meninggalkan lokasi pada pukul 11.30 dan melewati Gedung Sate Bandung.
Mereka menyatakan bahwa ormas yang tidak berdasarkan Pancasila dan menginginkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diganti khilafah, layak dibubarkan. Alasannya, ormas ini tidak berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
"Ormas tak berasaskan pancasila dan ingin mengganti NKRI menjadi khilafah, layak di bubarkan. Saat ini makin marak ormas yang terang-terangan mengajarkan khilafah dan tidak mengakui Pancasila karena menganggap Pancasila tidat tegas dalam menyikapi masalah yang bermunculan," ujar Saefudin.
Hari ini, ribuan massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia menggelar rapat akbar di Lapangan Gasibu, Bandung. Dalam keterangannya kepada wartawan, Humas HTI Jawa Barat, Luthfi Afandi menyatakan dibutuhkan khilafah yang akan menerapkan syariah Islam di Indonesia. Khilafah itu untuk membantu menyelamatkan Indonesia dari keterpurkan. "Salah satunya dengan menegakkan syariat Islam," kata dia.
Lutfi juga mengatakan Indonesia berada di bawah ancaman neoliberalisme dan neoimperialisme. Di antaranya adalah kebijakan subsidi bahan bakar minyak, dan pasar bebas nasional.
