Nasdem Minta Jokowi Tambah Menteri dari Parpol  

Reporter

Editor

Kurniawan

Senin, 11 Mei 2015 15:01 WIB

Sekretaris Jendral Partai NasDem, Patrice Rio Capella. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan partainya setuju jika Presiden Joko Widodo melakukan perombakan pada Kabinet Kerja, asalkan perombakan itu berasal dari kebutuhan Jokowi, bukan karena desakan masyarakat.

Di lain pihak, Rio tak setuju dengan anggapan sejumlah penggiat politik yang meminta Presiden Jokowi melakukan perombakan dengan mengurangi jatah kursi menteri dari partai politik.

"Apa maksudnya kurangi jatah menteri dari parpol?" kata Rio ketika dihubungi Tempo, Ahad, 10 Mei 2015.

Menurut dia, tak relevan mengaitkan urusan menteri dari parpol dan menteri dari kalangan profesional. Rio beralasan tak ada jaminan jika menteri profesional lebih bagus kinerjanya dibanding menteri dari partai politik. "Sebagai buktinya, kinerja sejumlah menteri dari kalangan profesional tidak lebih baik dari menteri parpol," kata Rio.

Bahkan, Rio ingin Presiden Jokowi mengurangi jatah menteri dari kalangan profesional. Sebaliknya, dia setuju jika jatah menteri dari partai politik ditambah. Sebab, Rio menganggap tokoh dari partai politik punya kelebihan yang jarang dimiliki kaum profesional, yakni memiliki kemampuan menggerakkan sebuah tim atau kementerian.

"Jadi kami minta jangan jelek-jelekkan menteri dari partai politik," kata dia.

Isu reshuffle muncul setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat. Perombakan kabinet tersebut dilakukan untuk memperbaiki kinerja sejumlah kementerian yang dianggap kurang berprestasi. Sejumlah lembaga survei dan riset politik juga menyarankan Presiden Jokowi segera melakukan perombakan kabinet.

INDRA WIJAYA

Berita terkait

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

2 hari lalu

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

39 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

JPU KPK dalam dakwaannya menyatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang sebesar Rp 40.123.500 untuk kepentingan NasDem.

Baca Selengkapnya

Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

40 hari lalu

Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.

Baca Selengkapnya

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

40 hari lalu

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

52 hari lalu

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.

Baca Selengkapnya

Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

26 Februari 2024

Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.

Baca Selengkapnya

Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

22 Februari 2024

Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

Jika DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan, capres Ganjar Pranowo akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

20 Februari 2024

Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

Reshuffle kabinet Jokowi tunggu hari biasanya. Pengamat sebut kenaikan harga beras mestinya diantisipiasi karena mengancam inflasi.

Baca Selengkapnya

Luhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet

26 Januari 2024

Luhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet

Luhut mempersilakan jika ada menteri mundur dari kabinet Jokowi, namun membantah kalau Sri Mulyani akan resign.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

23 November 2023

Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah berkecimpung dengan isu soal lingkungan sejak masih berkuliah.

Baca Selengkapnya