Mantan Bupati Indramayu Yance Jalani Sidang Perdana
TEMPO.CO, Bandung - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menuntut mantan Bupati Indramayu Irianto M.S. Syafiuddin alias Yance hukuman kurungan penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta. Yance didakwa terlibat tindak pidana korupsi dengan menggelembungkan ganti rugi tanah proyek pembangkit listrik tenaga uap di Sumuradem, Kabupaten Indramayu, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp 5,2 miliar.
“Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan subsider,” ujar jaksa Subhan, saat membacakan surat tuntutan di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Senin, 11 Mei 2015.
Jaksa Sarjono Turin mengatakan, Yance terbukti bersalah karena telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai ketua Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proyek pembebasan lahan PLTU Sumuradem pada 2006. Saat menjabat sebagai Ketua PPAT, Sarjono mengatakan, Yance tidak melaksanakan tugasnya, yakni menginvestarisasi lokasi lahan-lahan yang akan dibebaskan.
Yance juga tidak mendasarkan harga ganti rugi berdasarkan harga nilai jual obyek pajak milik PT Wiharta Karya Agung. Selain itu, Yance pun tidak membentuk tim panitia penentu harga.
“Sehingga harga yang diajukan terlalu besar dan tanah itu statusnya adalah HGU (hak guna usaha) yang harus diserahkan menjadi milik negara,” ujar Sarjono.
Pada sidang tuntutan tersebut Jaksa membebaskan Yance dari dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. “Primer itu sendiri kan berkaitan dengan melawan hukum biasa, ini kan adanya melawan hukum terkait penyalahgunaan kewenangan sehingga yang lebih tepat dakwaan subsider pasal 3,” ujar Sarjono.
Adapun kuasa hukum Yance, Ian Iskandar, mengatakan tuntutan yang dialamatkan kepada kliennya tersebut sudah tepat. Dengan digugurkannya dakwaan primer tersebut, Ian mengatakan, jaksa sudah melakukan penilaian secara obyektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
“Dengan tidak terungkapnya dakwaan primer, ini berarti Pak Yance harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan upaya melawan hukum,” ujar Ian.
