Bangkalan Stop Kirim TKI Informal ke Timur Tengah  

Reporter

Senin, 11 Mei 2015 13:07 WIB

Ilustrasi hukum pancung TKI. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Bangkalan - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mulai Mei 2015 tidak akan memproses berkas tenaga kerja bidang informal ke-21 negara di kawasan Timur Tengah.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Bangkalan, Takdir Mulyanto, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan meski surat resmi dari Kementerian Tenaga Kerja tentang moratorium tenaga kerja Indonesia belum turun. "Kalau ada yang mendaftar menjadi pembantu di Timur Tengah tidak akan kami proses," kata dia, Senin, 11 Mei 2015.

Berkas permohonan yang diajukan sebelum Mei, kata Takdir, akan tetap diproses. Dengan catatan, masa berkas tersebut diajukan pada Januari atau Februari 2015.

Takdir menyadari penghentian pengiriman tenaga kerja informal akan berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja ilegal. Untuk mengantisipasi hal itu, kata dia, pihaknya menggencarkan sosialisasi ke kecamatan yang menjadi kantong-kantong pengiriman TKI, seperti Kecamatan Geger dan Klampis. "Sosialisasi dan terus sosialisasi. Hanya itu yang dapat kami lakukan," ujarnya.

Sekretaris Dinsosnakertrans Bangkalan Siti Aminah mengatakan tanpa adanya moratorium, jumlah warga Bangkalan yang mendaftar sebagai pekerja informal ke Timur Tengah jauh menurun.

Pada 2014, misalnya, kebanyakan warga Bangkalan mengajukan lamaran untuk bekerja di bidang formal, seperti buruh pabrik dan perkebunan, ke kawasan Asia Tenggara. “Kebanyakan ke Malaysia, Brunai, Hongkong dan Taiwan," ucap Aminah.

Aminah mengatakan khusus untuk perempuan, pihaknya akan mengupayakan mereka tidak bekerja ke luar negeri. Caranya dengan memberikan pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK), seperti kursus komputer dan menjahit. "Tahun ini kuota pelantikan di BLK untuk 80 orang," tuturnya.

Aminah menjelaskan sistem kuota terpaksa diberlakukan karena minimnya anggaran pelatihan. Meski demikian, dari pantauan Dinsosnakertrans Bangkalan dua tahun terakhir, perempuan lulusan pelatihan BLK bisa mandiri secara ekonomi dengan membuka usaha rumahan. Di antaranya membuka usaha menjahit di rumah.

MUSTHOFA BISRI


Berita terkait

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

14 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

19 Februari 2024

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

2 Februari 2024

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

2 Februari 2024

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

25 Januari 2024

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

19 Januari 2024

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

9 Desember 2023

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.

Baca Selengkapnya

2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC

28 November 2023

2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC

CLC menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di perkebunan di Malaysia.

Baca Selengkapnya

Jadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia

24 November 2023

Jadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia

Cara menjadi TKI legal di luar negeri dengan langkah-langkah dan syarat yang harus dilengkapi. Ikuti tahapan dan dokumen yang harus disiapkan.

Baca Selengkapnya

Polisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal

11 November 2023

Polisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal

Sudah bayar Rp 60 juta gagal jadi TKI di Jepang gara-gara visa turis ditolak di Imigrasi. Ada yang berhasil, ada banyak juga yang gagal.

Baca Selengkapnya