Kiri-kanan: Ketum PDIP Megawati, Presiden Jokowi, dan Ketum Hanura Wiranto, menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Munas Partai Hanura di Solo, 13 Februari 2015. Munas berlangsung dari tanggal 13 - 15 Februari 2015. ANTARA/Hafidz Mubarak A
TEMPO.CO , Jakarta: Berbeda dengan Ketua Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Dossy Iskandar yang mengatakan sampai saat ini partainya belum membicarakan isu perombakan Kabinet Kerja, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Dadang Rusdiana, mengatakan partainya sudah menyiapkan sejumlah kader yang dianggap pantas memimpin pos kementerian.
Langkah itu mereka tempuh untuk mengantisipasi permintaan Presiden Joko Widodo jika sewaktu-waktu berencana menjaring ulang para menteri. "Kalau partai yang lain siap, kami juga siap jika memang diminta oleh Presiden Joko Widodo," ujarnya ketika dihubungi, Sabtu, 9 Mei 2015.
Namun, Dadang enggan menjelaskan siapa saja kader partai yang mereka siapkan. Begitupun dengan proses seleksi di internal partai. Menurut dia, nama-nama yang terjaring merupakan para profesional yang dianggap mumpuni memimpin pos kementerian sesuai kapasitasnya masing-masing.
"Saya kira semua partai pendukung pemerintah punya banyak kader yang potensial. Kemampuan sebagian di antara mereka bahkan jauh lebih baik dibanding kalangan profesional murni," kata Dadang.
Menurut Dadang, menteri berlatar belakang partai politik memiliki kelebihan dalam membangun komunikasi politik dengan parlemen. "Mereka terbiasa melakukan lobi politik. Jadi hambatan komunikasi bisa dengan mudah mereka atasi," ujarnya. Meski demikian, Dadang menambahkan, Hanura tak akan membuka pembicaraan perombakan kabinet, kecuali jika diminta Presiden. "Karena prinsipnya itu menjadi hak prerogatif presiden."
Bagi Hanura, menurut Dadang, desakan reshuffle kabinet yang mengemuka dalam beberapa pekan terakhir belum memiliki alasan yang cukup kuat. Untuk saat ini, evaluasi kinerja menteri tak akan menghasilkan penilaian yang obyektif lantaran masa kerja mereka baru enam bulan. Capaian kinerja itu juga belum bisa diukur dengan baik lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengalami keterlambatan. "Setelah dicairkan bulan April lalu, anggaran itu baru efektif digunakan bulan Juni," katanya.
Dalam kondisi tersebut, dia menambahkan, kebijakan yang diambil para menteri tak dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai. "Anggaran yang dipakai saat ini terbatas pada anggaran rutin seperti gaji pegawai," katanya. Kalaupun harus dirombak, Dadang berharap Presiden Jokowi mendasarkan keputusannya pada penilaian yang obyektif. "Kalau kita mau obyektif, maka reshufle itu sebaiknya dilakukan setelah pemerintahan berjalan satu tahun," ujarnya.
