TEMPO Interaktif, Solo:Wakil Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo menilai model pendataan warga miskin yang menyerahkan sepenuhnya kepada ketua RT rawan manipulasi. Dia khawatir orang yang sebenarnya tergolong mampu dimasukkan sebagai warga miskin karena subyektifitas ketua RT-nya. Sebaiknya, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data warga miskin yang dimiliki pemerintahan daerah. Dari data itu, BPS melakukan survei langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan silang. Jadi akan diketahui secara pasti apakah yang terdata itu benar-benar orang miskin yang membutuhkan subsidi atau tidak. Kalau hanya mendatangi ketua RT, BPS bisa dibohongi," ujarnya.Kepala BPS Kota Solo, Karyoto, mengakui jika kriteria warga miskin diserahkan sepenuhnya kepada ketua RT. Hanya saja, BPS memberikan rambu-rambu tingkat kemiskinan dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok penduduk. Menurut Karyoto, pihaknya tidak mampu melakukan survey langsung dengan mendatangi warga karena keterbatasan pembiayaan. Badan Pusat Statistik Kota Solo telah melakukan pendataan sejak tanggal 19 Agustus lalu hingga 4 September. Sebanyak 26.800 penduduk terkategorikan sebagai penduduk miskin. Jumlah ini menyusut dibandingkan data yang dimiliki kantor Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan Solo yang mencapai 28.900 orang. "Rencananya hasil pendataan warga miskin di Solo ini akan kami serahkan pada hari Senin (12/9) ini ke BPS Pusat, kata Karyoto. Imron Rosyid