Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyerahkan sepenuhnya urusan perombakan (reshuffle) kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengklaim belum tahu ihwal adanya rencana perombakan Kabinet Kerja.
"Itu mana kami tahu? Presiden yang memiliki kewenangan," kata Yasonna di Hotel JS Luwansa, Rabu, 6 Mei 2015.
Laoly enggan berandai-andai jika dia terkena perombakan. Dia menyatakan tak memikirkan soal perombakan kabinet. "Ah, kalau saya kerja yang terbaik saja," ujarnya.
Sebelumnya, politikus Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, meminta Presiden Joko Widodo segera mengganti Menteri Hukum Yasonna Laoly. Menurut dia, Yasonna Laoly tidak berkompeten dalam melakukan pekerjaannya.
Fadli mencontohkan salah satu kinerja buruk Laoly, yakni dalam pengusulan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Naskah akademik revisi itu seharusnya diserahkan kepada DPR pada Maret lalu.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum pernah menyampaikan rencana merombak kabinet. Jokowi pun irit bicara tentang hal ini. "Sudah, tanya yang lain saja," ujarnya kemarin.
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
