TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Ketua Komite Keamanan Bersama dari unsur Gerakan Aceh Merdeka, Sofyan Ibrahim Tiba, menilai anggota tim pemantau perdamaian Aceh asal Filipina terbukti tidak netral dalam menjalankan tugasnya di Lhokseumawe, Aceh Utara. Hal itu diungkapkan Sofyan terkait insiden penembakan terhadap tiga warga sipil yang melakukan aksi demonstrasi menuntut penarikan TNI/Polri nonorganik dari Aceh di Geudong, Aceh Utara, Kamis (9/1). Menurut Sofyan, tim pemantau yang bertugas di Lhokseumawe sudah mengetahui adanya aksi demonstrasi pada pukul 09.00 WIB, Kamis (9/1). Namun, ia menyesalkan tim itu tidak langsung turun ke lapangan pada saat itu untuk mencegah terjadinya bentrokan. "Inilah bukti kekhawatiran kami bahwa tim pemantau dari Filipina tidak bersikap netral," ujar Sofyan pada temu pers di Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh, Jumat (10/1). Pasalnya, kata dia, tim monitoring yang saat ini bertugas di Lhokseumawe dipimpin oleh utusan dari Filipina (team leader). Ia tidak menyebutkan nama anggota tim itu. Tuduhan itu disesalkan wakil ketua Komite Keamanan Bersama dari Philipina, Nagamora P. Lamodong. Menurutnya, mereka dikirim ke Aceh berdasarkan tingkat profesionalitas mereka, bukan untuk kepentingan Pemerintah Indonesia. "Saya sangat sedih kami tidak dipercaya menjalan misi perdamaian di sini," kata Nagamora. Menyangkut insiden Geudong, kata dia, Komite Keamanan Bersama akan melakukan memberi hukuman seandainya ketua tim pemantau yang berasal dari Filipina terbukti melakukan kesalahan. "Tapi, beri waktu mereka untuk menunjukkan hasil kerjanya," kata Nagamora. Sebelumnya, pihak Gerakan Aceh Merdeka berkali-kali menegaskan penolakannya terhadap kehadiran anggota tim pemantau perdamaian internasional dari Philipina. Hingga kini, belum ada keputusan apakah tim yang semula direncanakan dari Filipina akan tetap dikirim atau diganti dari negara lain. Saat ini, enam anggota tim pemantau dari Philipina sudah bertugas di Aceh. Sementara itu, Program Manager Henry Dunant Centre, David Gorman mengatakan, berdasarkan penyelidikan anggota tim pemantau perdamaian di Lhokseumawe, empat anggota Brimob memang melepaskan tembakan ke udara untuk menghalau massa yang hendak menuju kota Lhokseumawe. "Namun kita sedang menyelidiki apakah mereka juga menembak para warga di sana," kata dia. Gorman menolak menyebut penghadangan itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi warga sipil Aceh sebagaimana disebut pada pasal 2 butir f kesepakatan penghentian permusuhan. "Pada bagian lain juga disebutkan bahwa polisi Indonesia menjalankan aturan hukum yang berlaku di Indonesia," ujarnya. Sementara itu, utusan senior Komite Keamanan Bersama dari Indonesia, Brigjen TNI (Mar) Safzen Nurdin mengatakan, Aceh bukanlah negara tak bertuan sehingga bisa bertindak bebas melakukan apa saja. "Kita masih memiliki hukum yang harus ditegakkan," ujarnya. Namun dia tidak menjawab tegas saat ditanya, apakah tindakan demonstran melanggar hukum. Seperti diketahui, aksi penembakan terhadap tiga demonstran itu terjadi saat mereka bentrok dengan polisi di Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara sekitar 13 kilometer arah timur Lhokseumawe, Kamis (9/1). Saat itu, para demonstran yang meminta penarikan pasukan TNI/Polri nonorganik dari Aceh, hendak menuju pusat konsentrasi massa di Lhokseumawe. Ketiga korban yang dirawat di RSUD Cut Meutia itu masing-masing Anwar bin Ilyas, 23 tahun, warga Desa Pusong Geudong, Abdullah, 20 tahun, dan Arhamil, 18 tahun. (Yuswardi A. Suud-Tempo News Room)