Pertemuan Pimpinan KPK dengan Kapolri Bahas Novel Baswedan?

Reporter

Minggu, 3 Mei 2015 06:44 WIB

Kapolri Badrodin Haiti (kedua kanan), berjabat tangan dengan Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua KPK Johan Budi (kiri), dan Indriyanto Seno Adjie, di Mabes Polri, Jakarta, 2 Mei 2015. Novel Baswedan mendapatkan penangguhan penahanan dengan jaminan kelima pimpinan KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Taufiequrrachman Ruki, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Adji menemui Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti pada Sabtu, 2 Mei 2015.

Wakil Ketua KPK sementara Johan Budi mengatakan pertemuan tersebut tak hanya membahas permintaan penangguhan penahanan terhadap penyidik lembaga antirasuah, Novel Baswedan.

"Ada banyak hal. Termasuk membangun komunikasi yang baru antara KPK dan Porli. Tidak an sich berbicara soal permohonan penangguhan penahanan," ujar Johan di kantor KPK, Sabtu, 1 Mei 2015. Menurut dia, pembicaraan lebih banyak mencari cara agar KPK bisa bersinergi dengan korps Tri Brata itu.

Akhir-akhir ini, hubungan kedua lembaga penegak hukum itu memang menegang. 'Perang dingin' itu dimulai ketika KPK mengumumkan calon Kapolri tunggal Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan suap pada Januari 2015 lalu. Tak berselang lama, polisi balas menjadikan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad sebagai tersangka dalam kasus yang berbeda. Polisi juga kembali membuka kasus lama Novel Baswedan. Tak hanya itu, polisi juga memperkarakan kepemilikan senjata oleh penyidik KPK.

Adapun soal penangguhan penahanan, kata Johan, Kapolri menjelaskan alasan tak langsung melepaskan Novel meski lewat batas waktu dari penangkapan 1x24 jam. "Sebenernya maksud Polri sampai pukul 00.30 WIB akan dilepas setelah rekontruksi. Kemudian Novel tidak setuju rekontruksi. Itu haknya dia," ujarnya. Selain itu, Bengkulu pada tengah malam kemarin sedang hujan deras sehingga pelaksanaan rekontruksi tertunda.

Lima pimpinan KPK menjadi jaminan atas penangguhan penahanan Novel. Penyerahan Novel kepada KPK dilakukan di kantor Bareskrim Polri. Selain pimpinan, penyerahan Novel disaksikan Deputi Penindakan KPK, Biro Hukum KPK, dan tim penasihat hukum. Kemudian, Novel dibawa ke kantor KPK. "Novel masih sehat dan tegar," kata Johan.

Novel ditangkap polisi di kediamannya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada pukul 00.00 WIB, Jumat dini hari, 1 Mei 2015. Menurut Surat Perintah Penangkapan, Novel dicokok karena dua kali mangkir dari panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penambakan terhadap pencuri sarang burung walet pada 2004. Novel lalu ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok karena dianggap tidak kooperatif saat dilakukan pemeriksaan. Pada malam harinya, Novel diterbangkan ke Bengkulu untuk menjalani rekontruksi.

Polisi memperkarakan Novel menggunakan kasus penambakan tersangka pencurian sarang burung walet pada 2004. Meski bukan Novel yang menembak, namun polisi menjeratnya karena ketika itu ia menjabat Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resor Kota Bengkulu.

Pada 2012, kasus tersebut digunakan polisi untuk menjerat Novel yang memimpin penyidikan korupsi Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Kini, polisi membuka lagi kasus itu setelah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Gara-gara penetapan tersangka itu, Budi batal dilantik menjadi Kepala Kepolisian.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

Babak Baru Konflik KPK

48 menit lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

1 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

1 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

3 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

5 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

10 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya