Aturan Pendirian Tempat Ibadah Disesuaikan UU Pemerintahan Daerahn
Reporter
Editor
Rabu, 7 September 2005 15:13 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang mengatur pendirian tempat ibadah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri. "Kami akan melakukan harmonisasi atas surat itu," kata Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf kepada wartawan seusai pembukaan pertemuan nasional pemantapan Posyandu di kantornya, Rabu (7/9). Ma'ruf mengakui bahwa surat keputusan itu tidak sesuai lagi dengan sistem pemerintahan sekarang. Untuk itu, bentuk harmonisasi yang akan dilakukan adalah penyesuaian dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun Ma'ruf masih belum mau menyampaikan apakah harmonisasi itu juga merevisi surat keputusan tersebut. "Saya katakan diharmonisasikan. (SKB) ini akan disinkronisasi dengan Undang-Undang No. 32," ujarnya. Raden Rachmadi
