Tim Hukum Abraham Samad: Praperadilan Masih Wacana  

Reporter

Kamis, 30 April 2015 07:47 WIB

Abraham Samad (kiri) bersama tim kuasa hukumnya, Liliana Santosa saat di wawancarai terkait penangguhan penahanannya. Makassar, 29 April 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Makassar - Tim kuasa hukum Abraham Samad menegaskan belum memastikan akan menempuh upaya praperadilan atas kasus dugaan pemalsuan administrasi kependudukan yang menjerat ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif itu. "Itu masih sebatas wacana. Belum menjadi langkah definitif," kata pengacara Abraham, Abdul Azis, Kamis, 30 April.

Azis mengatakan pihaknya memang sempat menjelaskan kepada wartawan mengenai kemungkinan praperadilan. Tapi, itu disebutnya hanya merupakan salah satu opsi yang bisa dilakukan bila kasus Abraham terus dilanjutkan.

Tim kuasa hukum Abraham belum mengambil sikap resmi mengenai praperadilan. "Itu belum pasti kami lakukan," ujarnya.

Pendapat serupa diutarakan pengacara Abraham lainnya, Adnan Buyung Azis dan Abdul Kadir. Hingga saat ini, tim kuasa hukum Abraham memang belum memastikan akan menempuh praperadilan. Bahkan, pihaknya sebelumnya menyatakan tak akan menempuh cara yang dilakukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Saya belum tahu. Belum pernah dibahas oleh tim hukum. Kemungkinan itu baru wacana," kata Adnan. Lebih jauh, Adnan menjelaskan seusai pemeriksaan lanjutan di Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Selasa, 28 April, pihaknya masih menunggu sikap pihak penyidik. Intinya, tim kuasa hukum siap mendampingi Abraham bila pun kasus ini diteruskan sampai ke pengadilan.

Sementara itu, Abdul Kadir, menyampaikan praperadilan memang salah satu upaya yang bisa ditempuh, tapi itu belum terpikir untuk dilakukan pihaknya. "Sejauh ini, kita belum berpikir ke arah situ," ucap Staf Badan Pekerja Anti Corruption Committe itu.

Pelaksana tugas Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Hariadi, mengatakan Kepolisian menghormati segala upaya hukum yang dilakukan pihak Abraham. Untuk sekarang, kepolisian berfokus merampungkan berkas Abraham agar segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat.

TRI YARI KURNIAWAN

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

10 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

10 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

12 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

13 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

15 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

22 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

23 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya