TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, menilai koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Panitia Pelaksanaan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika, serta Kepolisian Daerah Metro Jaya buruk.

Alasannya, peringatan KAA di Jakarta pada 19-23 April 2015 akan ada pengalihan lalu lintas. Menurut Ellen, hanya polisi yang berpikir melakukan rekayasa lalu lintas.

"Sementara yang pemerintah pusat, DKI, Pelaksana tidak memikirkan bagaimana warga bisa datang ke tempat kerjanya di Jakarta Pusat dan Selatan," katanya kepada Tempo, Minggu, 19 April 2015. "Pemerintah seolah berpikir mereka (warga) sudah biasa kena macet di jalanan. Biarkan saja macet kali ini."

Salah satu indikasi pemerintah tak memikirkan warga, ucap Ellen, adalah tidak diberikannya kendaraan tambahan untuk transportasi umum. Misalnya, bus Transjakarta tidak ada pemberitahuan akan diturunkan 100 persen armadanya.

KRL juga tidak menjelaskan apa ada penambahan gerbong. Pemerintah pun tidak mengajak swasta untuk memberikan bus tambahan. Padahal, di Jalan Thamrin, hanya kendaraan umum yang boleh melintas.

Ellen menuturkan transportasi umum diperlukan saat ada perhelatan akbar semacam ini. Sebab, kondisi lalu lintas di DKI akan sangat macet dengan adanya rekayasa jalan, dan
arus yang dialihkan itu sudah padat dengan kendaraan ditambah adanya proyek MRT dan jalur layang bus. "Enggak kebayang macetnya seperti apa," katanya.

Untuk itu, dia menghimbau agar masyarakat menggunakan transportasi umum. Pemerintah juga diharapkan sementara ini menambah jumlah bus, seperti City Tour Jakarta. "Daripada masyarakat yang membawa kendaraan diam di jalan."

HUSSIEN ABRI YUSUF