TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Kerja Biaya Perjalanan Ibadah Haji dari Komisi Agama DPR RI, Sodik Mujahid, mengatakan pihaknya sedang berusaha menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji menjadi US$ 2.700.
"Masih banyak yang bisa ditekan untuk mendapatkan jumlah itu," ujarnya saat dihubungi Tempo, Jumat, 17 April 2015. Dewan juga berharap biaya tak langsung bisa ditekan sampai Rp 3,2 triliun.
Sodik menjelaskan, hingga Jumat pukul 21.00, pembahasan biaya haji masih terus dilakukan di gedung parlemen. "Harapannya, malam ini bisa dapat jumlahnya," ucap Sodik. Dia menargetkan, biaya haji sudah bisa diputuskan sebelum masa reses DPR pada 24 April 2015.
Anggota Dewan, tutur Sodik, sudah menolak tiga biaya haji yang diajukan Kementerian Agama. Pertama, Kementerian Agama pernah meminta biaya langsung untuk haji mencapai US$ 3.195 dan biaya tak langsung Rp 3,4 triliun. Pengajuan kedua, Kementerian menawarkan angka US$ 3.195 untuk biaya langsung dan Rp 3,1 triliun untuk biaya tak langsung. Terakhir, Kementerian mengajukan biaya langsung US$ 2.982 dan biaya tak langsung Rp 3,6 triliun.
Sodik mengatakan anggota Dewan menilai masih banyak hal yang bisa dipangkas dalam pembiayaan itu. Untuk biaya langsung, beberapa hal yang bisa dipangkas adalah harga minyak dunia yang sedang turun. Angkasa Pura juga mau memberikan tarif khusus untuk perjalanan haji. Pertamina pun mau memberi bantuan tarif spesial. "Kami juga sudah melihat kondisi lapangan dalam hal transportasi, katering, dan pemondokan di Tanah Suci. Beberapa masih bisa ditekan," ucapnya.
Dalam biaya tak langsung pun, ada hal yang bisa dikurangi, seperti pengurangan kegiatan manasik haji, jumlah rapat untuk panitia haji, dan tenaga musiman, dan biaya pembuatan paspor. "Pembuatan paspor itu sebenarnya Rp 355 ribu, tapi ditulis Rp 360 ribu. Walau (selisihnya) Rp 5.000, kalau pesertanya banyak kan lumayan," tuturnya.
MITRA TARIGAN
Berita terkait
Arab Saudi Terbitkan Smart Card untuk Jemaah Haji Mulai Tahun Ini, Apa Itu?
2 jam lalu
Arab Saudi menyatakan pihaknya akan memperketat aturan haji tahun ini.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
13 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaMasalah Kesehatan yang Perlu Diperhatikan Jemaah Haji agar Tak Ganggu Ibadah
15 jam lalu
Selama mengikuti ibadah haji, kesehatan dan kebugaran menjadi hal utama yang patut dijaga serta dipertahankan jemaah haji.
Baca SelengkapnyaYaqut Bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Bahas Upaya Peningkatan Layanan Jemaah
17 jam lalu
Pertemuan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah untuk membahas kemudahan layanan bagi jemaah haji Indonesia.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
18 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
20 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaArab Saudi Bakal Tindak Tegas Jamaah Haji yang Pakai Visa Tak Resmi
1 hari lalu
Arab Saudi akan menindak tegas siapa pun yang melaksanakan ibadah haji tanpa visa resmi.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin Terima Kunjungan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi di Istana Wapres
1 hari lalu
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima lawatan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah di Istana Wapres.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya