TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mendesak Presiden Joko Widodo untuk lebih aktif berdiplomasi dalam upaya membebaskan ratusan warga Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. "Presiden yang mesti tampil dan menyelamatkan mereka," kata Anis saat dihubungi Tempo, Jumat, 17 April 2015.

Menurut Anis, Jokowi harus aktif melobi dengan menemui para pemimpin negara tempat warga Indonesia terancam hukuman mati. Anis membandingkan upaya Jokowi dengan pemimpin negara lain yang begitu aktif berdiplomasi ketika warga mereka terancam eksekusi mati.

Anis mengatakan upaya yang sejauh ini Jokowi lakukan, yakni mengirim surat kepada pemimpin negara lain, tak cukup untuk membebaskan warga Indonesia dari ancaman hukuman mati. "Itu kurang tegas, terlalu romantis. Padahal ini darurat," ucap Anis.

Selain upaya itu, Anis mengatakan pemerintah juga harus mengevaluasi upaya yang sejauh ini sudah dilakukan dalam membebaskan warga Indonesia. Mekanisme tersebut di antaranya pemilihan pengacara dan akses informasi.

Anis menilai upaya membebaskan warga Indonesia memang terkendala hukuman mati yang juga diterapkan di tanah air. "Negara lain pasti akan meminta Indonesia menghormati hukum mereka yang ternyata sama dengan Indonesia. Jadi kita tak bisa berbuat apa-apa," kata Anis. Karena itu, Anis meminta hukuman mati dihapuskan di sistem hukum Indonesia.

Adapun Kementerian Luar Negeri menyatakan sebanyak 229 warga Indonesia terancam hukuman mati di luar negeri hingga Februari 2015. Mayoritas warga Indonesia yang terancam eksekusi mati berada di Malaysia, Arab Saudi, dan Tiongkok.

Pada Selasa lalu, tenaga kerja asal Bangkalan, Siti Zaenab, dieksekusi mati di Arab Saudi. Sementara pada Kamis, tenaga kerja asal Brebes, Karni binti Medi Tarsim, dieksekusi mati.

PRIHANDOKO