TEMPO.CO, Mataram - Pekan Bumi Nasional yang diselenggarakan Walhi mulai berlangsung hari ini hingga 22 April 2015. "Proses pengakuan wilayah adat dan wilayah kelola rakyat memang cukup panjang, tetapi setidaknya sudah ada niat menyelesaikannya," kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Amin ketika membuka acara ini di Mataram, Jumat, 17 April 2015.
Amin mencontohkan di Nusa Tenggara Barat, di mana ada 400 ribu hektar wilayah adat dan wilayah kelola rakyat yang selama ini belum dapat diserahkan secara formal ke masyarakat. Persoalan ini tidak jarang menimbulkan konflik.
Hal itu pernah terjadi di kawasan tambang Sumbawa Barat dan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Keadaan ini, kata Amin, bisa menjadi referensi dalam kegiatan dialog yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
Pemerintah Provinsi NTB memiliki kajian dan dasar pertimbangan untuk melakukan percepatan pengakuan wilayah adat dan wilayah kelola rakyat secara formal.
Amin mengatakan kegiatan dialog nasional ini sangat penting dan strategis dalam melakukan kajian dan pertimbangan untuk mewujudkan percepatan pengakuan wilayah adat. Dia berharap terbentuknya simpul kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan kebijakan dan program percepatan pengakuan wilayah adat.
Hal ini sesuai target rencana pembangunan jangka menengah nasional, yakni 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk rakyat. Kegiatan ini dapat membentuk kepedulian dan gerakan bersama untuk mewujudkan pengelolaan hutan dengan sistem pengelolaan kelestarian dan prinsip keekonomian.
Kepala Departeman Kajian dan Pengelolaan Sumber Daya Walhi, Khalisah Khalid, mengatakan kegiatan ini sebagai wadah bertukar informasi antar pemerintah daerah dengan komunitas yang telah berhasil mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan lestari.
