Anggota Dewan Minta UN Diganti dengan Ujian Pemetaan  

Reporter

Kamis, 16 April 2015 12:23 WIB

Ujian Nasional 2015 di Jawa Barat Berjalan Lancar

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Elviana, menyayangkan masih adanya kebocoran soal ujian nasional. Meskipun ujian nasional tahun ini tidak menjadi syarat mutlak kelulusan, ternyata kecurangan masih saja terjadi.

"Para siswa diajarkan kecurangan karena kebijakan ujian nasional yang diterapkan sejak 2004-2014," katanya di gedung Parlemen, Kamis, 16 April 2015.

Elviana menilai kata ujian nasional hingga saat ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi siswa. Padahal tujuan pemerintah dalam pelaksanaan ujian ini untuk pemetaan. "Untuk itu, saya menyarankan agar mengganti nama UN menjadi ujian pemetaan," ujarnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Komisi XI itu juga menyarankan meniadakan pelaksanaan ujian nasional selama satu tahun. Selama masa vakum, evaluasi bisa dilakukan dan pemetaan pun bisa dilakukan tanpa membuat siswa merasa takut.

Ujian nasional untuk SMA dan sederajat berbasis kertas selesai pada Rabu, 15 April 2015. Kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengumumkan masih adanya permasalahan teknis di beberapa daerah. Salah satu kecurangan yang terjadi adalah bocornya 30 paket soal untuk SMA jurusan IPA.

Naskah ujian nasional jurusan IPA itu bocor di dunia maya. Menteri Anies pun sudah melaporkannya ke Bareskrim, agar kasus ini diusut tuntas.

MITRA TARIGAN

Berita terkait

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

24 Agustus 2022

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).

Baca Selengkapnya

DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

26 Mei 2022

DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

BUMDes sudah masuk dalam UU Cipta Kerja. Harus diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Baca Selengkapnya

Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

7 Maret 2022

Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

Pegawai Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR diharapkan mengasah mental baja yang tidak mudah mengeluh dan harus siap setiap saat.

Baca Selengkapnya

Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

9 Februari 2022

Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami isi RUU dan dapat memberi masukan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

19 Desember 2021

Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

Keputusan penundaan ini diambil setelah melakukan diskusi dan berdialog dengan para pihak.

Baca Selengkapnya

Gobel Yakin Pelabuhan Patimban Percepat Kegiatan Ekspor

19 Desember 2021

Gobel Yakin Pelabuhan Patimban Percepat Kegiatan Ekspor

Dengan beroperasinya Pelabuhan Patimban, maka kegiatan logistik menjadi lebih cepat dan mudah.

Baca Selengkapnya

Bawang Putih dari Cina 507 Ribu Ton per Tahun, Andi Akmal Minta Kurangi Impor

19 Desember 2021

Bawang Putih dari Cina 507 Ribu Ton per Tahun, Andi Akmal Minta Kurangi Impor

Besaran angka importasi bawang putih pada menjadikan Indonesia sebagai negara importir terbesar di dunia terhadap komoditas tersebut.

Baca Selengkapnya

Gus Muhaimin: Revolusi Industri Ubah Cara Kerja Manusia dari Manual ke Digital

12 Desember 2021

Gus Muhaimin: Revolusi Industri Ubah Cara Kerja Manusia dari Manual ke Digital

Gus Muhaimin mendorong kaum muda memiliki kemampuan, menyesuaikan dan memanfaatkan berbagai kemajuan.

Baca Selengkapnya

DPR Apresiasi Pemerintah Tanggap Darurat Bencana Semeru

12 Desember 2021

DPR Apresiasi Pemerintah Tanggap Darurat Bencana Semeru

BNPB sebagai pelaksana komando serta pengkoordinasian dari berbagai unsur dalam penanganan bencana.

Baca Selengkapnya

DPR Dorong Pemerintah Percepat Relokasi Tempat Tinggal Korban Erupsi Semeru

12 Desember 2021

DPR Dorong Pemerintah Percepat Relokasi Tempat Tinggal Korban Erupsi Semeru

Mayoritas pengungsi menyatakan trauma berat dan sangat ingin direlokasi tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman.

Baca Selengkapnya