BKPD Sulsel: 4 Daerah Belum Lapor Penggunaan Anggaran
Minggu, 12 April 2015 11:24 WIB
Pembeli melihat-lihat kerbau yang dijual di Pasar Bolu, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Sabtu 2 Agustus 2014. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO , Maka s sar - Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) Sulawesi Selatan menyebutkan ada empat daerah yang belum melaporkan penggunaan anggaran tahun 2014. Keempat daerah itu yaitu Jeneponto, Selayar, Toraja, dan Toraja Utara. "Keempat daerah itu diberi kesempatan hingga 30 April," kata Tri Heriadi, Kepala BPKD Sulawesi Selatan, di kantornya Jumat, 10 April 2015. Tri mengatakan belum adanya laporan keuangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dari empat pemerintah kabupaten tersebut menyulitkan BPKD untuk melakukan evaluasi. "Padahal daerah lain, ada 20 daerah yang sudah laporkan penggunaan anggarannya hingga akhir Maret lalu." Tri mengaku tidak mengetahui alasan keempat daerah tersebut sehingga belum menyampaikan laporan keuangannya ke BPK. "Saya pikir, mereka tahu bahwa batas waktu penyerahan laporan keuangan daerah setiap tahun paling lambat akhir Maret," kata Tri. Menurut Tri, tidak ada sanksi yang bisa diberikan kepada keempat daerah tersebut terkait dengan keterlambatan penyerahan laporan keuangan APBD 2014. INDRA OY | MAKASSAR
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
2 hari lalu
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca Selengkapnya
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
10 hari lalu
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
26 hari lalu
Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
37 hari lalu
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
40 hari lalu
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca Selengkapnya
Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
41 hari lalu
Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
41 hari lalu
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca Selengkapnya
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
41 hari lalu
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca Selengkapnya
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
41 hari lalu
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca Selengkapnya
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
41 hari lalu
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
25 menit lalu
2 jam lalu
5 jam lalu
5 jam lalu
5 jam lalu
5 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
11 jam lalu