122 TKI ilegal dipulangkan dari Malaysia menggunakan pesawat Hercules, tiba di bandara Juanda, Surabaya, 24 Desember 2014. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO , Surabaya:Kementerian Tenaga Kerja akan melakukan roadmap pemberhentian pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sektor informal. "Ini juga sekaligus meminta masukan kepada Pak Gubernur karena Jawa Timur salah satu pemasok tenaga kerja ke luar negeri," ujar Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri kepada wartawan usai melakukan Sholat Jumat di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jumat, 10 April 2015.
Roadmap ini dilakukan untuk pemetaan negara-negara mana saja yang pengiriman TKI di sektor informalnya akan dihentikan. "Ini akan kami umumkan, secara konsep sudah final," ujar Hanif.
Pelaksanaan skema implementasi roadmap ini dilakukan agar penempatan TKI di luar negeri ke depannya lebih murah, lebih cepat, dan lebih berkualitas. Ketika ditanya negara penempatan mana saja yang akan terkena pemberhentian pengiriman TKI, Hanif hanya menjawab bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap negara penempatan TKI. Sehingga semua negara penempatan berpeluang untuk dihentikan pengiriman tenaga kerja dari Indonesia.
"Pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengurangi efek dari pengiriman TKI informal yang akan diberlakukan tahun ini," kata Hanif.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah melakukan persiapan untuk menghadapi kebijakan pelarangan pengiriman TKI. "Salah satunya adalah kami akan mendorong tenaga kerja yang mempunyai kemampuan tertentu seperti terampil membuat kerajinan ataupun di bidang industri," ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah bekerja sama dengan negara Jerman untuk memberikan pelatihan maupun memberikan standar kepada siswa-siswa yang memang ingin bekerja di luar negeri untuk meningkatkan kemampuannya bekerja di sektor formal. "Kami kan sudah ada namanya SMK mini yang berbentuk Balai Latihan Kerja (BLK) itu juga nanti akan sangat berfungsi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bakal menghentikan pengiriman TKI. Hal tersebut dikatakan Presiden dalam Munas II Partai Hanura, Jumat 13 Februari 2015 malam lalu. "Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas, dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat," kata Jokowi saat itu.
