Ilustrasi Ujian Nnasional (UN) tingkat SMA dan sederajat. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kepolisian Resor Kota Besar Yogyakarta didesak agar tidak mengeluarkan izin apa pun tentang penyelenggaraan kegiatan di luar ruangan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan ujian nasional pada 13-15 April 2015.
"Terutama kegiatan yang sifatnya hiburan dan komersial, kami mendorong ditiadakan sementara," ujar aktivis Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, kepada Tempo di sela persiapan pemantauan pelaksanaan ujian di sejumlah sekolah, Jumat, 10 April 2015.
Baharuddin mencatat, sejumlah lokasi yang biasa menjadi tempat kegiatan di luar ruangan yang berdekatan dengan kawasan sekolah antara lain Stadion Mandala Krida dan Kridosono. Di dekat kedua stadion itu terdapat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. "Apalagi sekolah yang mengikuti ujian online (berbasis komputer), bisa berlangsung sampai sore hari," ujarnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori menuturkan, selain telah meminta jaminan tak ada pemadaman listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara, pihaknya sudah memberitahu Kepolisian Resor Kota Besar Yogyakarta tentang jadwal pelaksanaan ujian dan antisipasi terjadinya gangguan keamanan di sekitar sekolah.
"Dengan pemberitahuan kepada pihak kepolisian itu, kami harap tak ada perizinan acara-acara komersial atau hiburan berdekatan sekolah yang berpotensi mengganggu persiapan ujian siswa," ujar Budi.
Setidaknya pada pekan depan hampir 12 ribu siswa SMA dan SMK di Kota Yogyakarta mengikuti ujian nasional. Jumlah itu terdiri atas 6.375 siswa SMA dan 5.139 siswa SMK. Sedangkan sekolah yang mengikuti ujian berbasis komputer ada 18. Ujian online dilangsungkan di tiap sekolah setiap dari dalam tiga shift dari pukul 08.00 sampai 14.00 WIB.
Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana menuturkan belum menerima tembusan ihwal pelarangan kegiatan di luar ruangan untuk memastikan persiapan ujian kali ini. "Kami segera koordinasikan jika memang ada instruksi pelarangan itu, tapi belum ada tembusan dan laporan," ujar Nurwidi.
