TEMPO.CO, Denpasar - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh orang-orang yang pernah menjadi anggota tim kampanye pemilu koalisi PDI Perjuangan.

Menurut dia, mobilisasi kekuatan tim kampanye sangat rentan ditumpangi berbagai kepentingan. "Semuanya wajar ketika diabdikan untuk pemimpin terbaik bangsa. Namun praktek yang berlawanan kerap terjadi," kata Megawati dalam pidato politiknya di Kongres IV PDIP di Sanur, Bali Kamis, 9 April 2015.

Mobilisasi kekuatan tim kampanye, kata Megawati, sangat rentan ditumpangi kepentingan penumpang gelap, yang dicurigai ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan itu, dia melanjutkan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan.

Untuk mencegah hal tersebut, Mega menilai pemerintah harus tangguh dalam melakukan negosiasi kontrak migas dan tambang yang sebentar lagi banyak yang akan berakhir. "Kini saatnya, dengan kepemimpinan nasional yang baru, kontrak Merah Putih ditegakkan," ucapnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai wajar pernyataan Megawati tersebut. "Ketika memilih yang profesional, ya betul-betul profesional. Jangan hanya karena tim kampanye terus mereka mendapat hadiah. Harus punya profesionalisme bagus," katanya.

Ganjar mengatakan pemerintahan Jokowi-Kalla baru berjalan selama enam bulan. Ia optimistis kekurangan tersebut bisa diperbaiki. "Menurut saya, masih bisa diperbaiki. Silakan kembali ke rel agar jangan offside," katanya.

ANANDA TERESIA