Ganjar: Kongres PDI Perjuangan Kukuhkan Dukungan ke Jokowi

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Rabu, 8 April 2015 08:45 WIB

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memotong tumpeng disaksikan Presiden Jokowi dalam acara HUT PDIP ke-42 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 10 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Semarang - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kongres partainya di Bali yang digelar 8-12 April akan tetap memberikan rekomendasi untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo.

"Masalah ini ada di tangan SC (Steering Commite/Panitia Pengarah) DPP (Dewan Pengurus Pusat PDIP). Saya mendengar memang disiapkan ke arah memberi dukungan," kata Ganjar Pranowo, Rabu, 8 April 2015.

Dukungan bisa dilakukan melalui politik anggaran dan politik legislasi. Adapun bentuk dukungan itu, kata dia, PDIP akan terus mendorong spirit Tri Sakti Bung Karno bisa diimplementasikan dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tri Sakti itu adalah berdaulat dalam bidang politik, berdikari, dan berbudaya. Menurut Ganjar, tiga item itu sedikit, tapi jika dijabarkan dalam program di pemerintahan maka akan menjadi sangat banyak sekali.

Dalam kampanye pemilihan presiden 2014 lalu, tim Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah membuat Nawacita sebagai garis-garis besar perjuangan yang hendak dicapai. Kini saat Jokowi-Kalla sudah menjadi presiden-wakil presiden, maka kewajibannya untuk merealisasikan konsep Nawacita tersebut. "Kalau tidak klop, ya mari kita kritik dan revisi," kata Ganjar.

Kongres PDIP bakal diselenggarakan pada 8-12 April di Nusa Dua, Bali. Dalam Kongres ini, Megawati dipastikan bakal kembali terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Sesuai hasil rapat kerja nasional di Semarang 2014, para pengurus PDIP di daerah sepakat meminta Mega menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode lima tahun mendatang.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP (nonaktif) yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Kongres PDIP tak bakal membicarakan kemungkinan dibukanya posisi wakil ketua umum.

Sebab, posisi wakil ketua umum bukanlah suatu hal yang lazim di tubuh partai banteng."Saya katakan tidak ada itu. Kami sudah ada ketua DPP dan sekretaris jenderal, itu sudah cocok memimpin secara kolektif," kata Tjahjo, Selasa, 7 April 2015.

Menurut dia, posisi itu tak bakal dibuka demi memfasilitasi anak kandung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. "Sekarang Ibu Puan juga mendampingi Ibu Mega terus. Jadi tak mesti harus masuk struktur," katanya.

Meski kongres dilaksanakan di Bali, berbagai spanduk PDIP banyak juga terpasang di wilayah Kota Semarang. Spanduk tersebut terutama berisi tentang dukungan pengurus di daerah kepada Megawati menjadi ketua umum lagi.

"Tegak lurus mendukung Megawati menjadi Ketua Umum PDIP," demikian bunyi spanduk-spanduk yang terpasang di beberapa titik di pinggir jalan di Kota Semarang.

ROFIUDDIN

Berita terkait

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

16 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

23 jam lalu

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea ditunjuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Staf Ahli Kapolri. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Saat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On

2 hari lalu

Saat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On

Mahfud MD mengatakan, meski aktif dalam berbagai jabatan pemerintahan, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi dari dunia kampus.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

5 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

6 hari lalu

Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

ganjar mengatakan dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.

Baca Selengkapnya

Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

6 hari lalu

Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.

Baca Selengkapnya

Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

6 hari lalu

Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah padat penduduk mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

6 hari lalu

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

8 hari lalu

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.

Baca Selengkapnya

Sepedaan di Yogyakarta, Ganjar Pranowo Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

8 hari lalu

Sepedaan di Yogyakarta, Ganjar Pranowo Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar Pranowo mengaku tak diundang untuk menghadiri penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya