TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang dilantik pada Kamis (11/8) lalu di Denpasar, Bali, akan membentuk dua sub komisi. Sub komisi A, bertugas untuk memeriksa dokumen dari KPP HAM, dan putusan Pengadilan HAM baik dari Indonesia maupun Timor Leste. "Sub komisi B bertugas memeriksa dan melaporkan masalah pelangaran HAM dengan pandangan untuk rekomendasi rekonsiliasi antar kedua negara," kata Ketua KKP dari Indonesia, Benjamin Mangkoedilaga.Meski para angota komisi ini sudah menyepakati pembagian sub komisi dan tugas-tugasnya beberapa hari setelah pelantikan, namun hingga saat ini belum menentukan orang-orang yang akan duduk di dalamnya. "Yang pasti, kami yang 10 orang dari Indonesia dan Timor Leste, akan membagi diri menjadi dua bagian, satu di sub komisi A, dan sisanya di sub komisi B,"kata Benjamin.Para anggota dari Indonesia, menurut Benjamin, baru akan membicarakan masalah komposisi orang-orang tersebut, sehari sebelum pelaksanaan rapat pleno KKP, yang akan dilangsungkan pada Kamis awal September. Di pleno sendiri, rencananya dua dokumen dari versi Indonesia dan Timor Leste tentang pelanggaran HAM pasca jajak pendapat, akan dibagikan. "Kami akan pelajari masalah ini sesuai pembagian sub komisi. Tetapi landasannya adalah dialog, membangun kepercayaan, dan kooperatif,"katanya.Benjamin menyatakan, rekomendasi dari KKP bisa jadi bahan bagi pemerintah untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM di Timor-timur, meski sudah ada keputusan pengadilan tentang masalah tersebut. Menurut Benjamin, penyelesaian masalahnya, tidak harus lewat pengadilan. "Ada dua proses penyelesaian dalam kasus pelangaran HAM, pengadilan atau rekonsiliasi. Kalau ternyata tidak memilih jalur pengadilan, maka bisa dengan rekonsiliasi,"ujarnya.Raden Rachmadi