Datangi Senayan, Luhut Undang Ketua DPR ke KAA  

Reporter

Kamis, 2 April 2015 17:04 WIB

Hermanto Dardak Public Workers Deputy talk with Bandung Mayor Ridwan Kamil and West Java Governor Ahmad Heryawan Walikota Ridwan Kamil, saat inspeksi when inspection in KAA building, Bandung (4/1). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Luhut mengundang Setya dalam perayaan Konferensi Asia Afrika ke-60 di Bandung, Jawa Barat, pada 19-24 April 2015. "Karena kita lupa kalau tahun 1955 dulu kepala negara datang dengan ketua parlemennya," kata Luhut di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 2 April 2015.

Tahun ini, kata Luhut, kepala negara lain juga bakal hadir dengan ketua parlemen masing-masing. Karena itu, posisi Indonesia dalam KAA mendatang sangat penting. "Kami ingin semua lembaga negara bisa mendukung dengan baik persiapan KAA ini," kata dia.

Hingga saat ini, dari total undangan untuk 109 negara, sudah 35 perwakilan negara yang memastikan hadir dalam Konferensi Asia-Afrika. Sebanyak 20 di antaranya adalah presiden dan delapan perdana menteri.

Di hadapan wartawan, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjelaskan kegiatan para kepala negara di Bandung. Sesampainya di Bandara Husein Sastranegara, para kepala negara akan diajak beristirahat sejenak di Hotel Savoy Homann. Setelah itu, tamu KAA akan diajak melakukan historical walk menuju Gedung Merdeka untuk mengenang KAA pertama pada 1955. Sesampainya di Gedung Merdeka, mereka akan mendengarkan pidato dari Presiden Indonesia Joko Widodo.

INDRI MAULIDAR | PERSIANA GALIH

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

5 menit lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

44 menit lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

5 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

8 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

9 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

12 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya