Lagi, Hamzah Haz Jenguk Fuad Amin di KPK

Reporter

Kamis, 2 April 2015 16:09 WIB

Ketua Bapilu PDIP Puan Maharani (kiri) mendampingi Anggota Dewan Pembina PPP Hamzah Haz, beri keterangan pada wartawan usai lakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat (28/4). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Wakil Presiden Hamzah Haz mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis, 2 April 2015. Hamzah ingin bertemu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan sekaligus bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, yang menjadi penghuni rumah tahanan KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan Hamzah Haz mendatangi kantornya, tapi bukan diperiksa penyidik KPK. “Cuma membesuk tahanan,” kata Priharsa melalui pesan pendek, Kamis, 2 April 2015.

Kedatangan Hamzah Haz ke KPK ini bukan yang pertama kali. Pada 8 Januari 2015, Hamzah juga menyambangi kantor komisi antirasuah. Tujuannya sama: membesuk Fuad Amin.

Menurut Hamzah, Fuad sudah tergolong keluarga besarnya. Hamzah sempat mengaku sangat dekat dengan Fuad. Sebab, orang tua Fuad membantunya menjadi Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat dan ketua umum partai berlambang Ka’bah itu.

Fuad kini menjadi terdakwa KPK karena tersangkut kasus suap dan gratifikasi saat ia menjadi Bupati dan Ketua DPRD Bangkalan. Fuad menjadi tahanan KPK sejak 1 Desember 2014.

Fuad dicokok dalam rangkaian operasi tangkap tangan--setelah gagal menyuap penyidik KPK yang hendak menggelendangnya dari rumahnya sendiri di Bangkalan.

Penyidik KPK telah merampungkan penyitaan aset milik Fuad Amin di Bangkalan. Sekitar 80 aset berupa tanah dan bangunan--belum termasuk kendaraan, emas, dan uang--telah disita KPK. KPK menyebut penyitaan aset Fuad Amin adalah yang terbesar sepanjang sejarah berdirinya komisi antirasuah tersebut.

MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

11 menit lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

33 menit lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

1 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

3 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

4 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

8 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

11 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

17 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

19 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya