Negosiasi 3 Jam, Ruang Fraksi Golkar Tetap Milik Kubu Ical  

Reporter

Editor

Anton Septian

Senin, 30 Maret 2015 21:43 WIB

Ketua Fraksi kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang (tengah), Sekretaris Fraksi Fayakhun Andriadi (tiga kiri) serta sejumlah anggota fraksi Golkar kubu Agung Laksono, mengangkat tangan bersama setelah berhasil memasuki ruang fraksi Partai Golkar di Gedung Nusantara I, lantai 12, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 30 Maret 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Diskusi alot antara pimpinan Fraksi Partai Golkar kubu Ade Komarudin dan kubu Agus Gumiwang terjadi di lantai 12, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan. Seusai diskusi selama tiga jam, keduanya menyepakati ruang fraksi tetap milik Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo hingga ada persetujuan paripurna Kamis mendatang.

"Akhirnya sepakat segala sesuatu akan menunggu putusan pimpinan Dewan," kata anggota fraksi kubu Ade, Tantowi Yahya, saat keluar dari ruang rapat, Senin, 30 Maret 2015.

Suasana lantai 12 sempat mencekam selama diskusi berlangsung. Dijaga puluhan petugas pengamanan dalam dan puluhan polisi, Yorrys Raweyai sempat mencongkel pintu masuk ruang fraksi, memaksa mengusir Ade--loyalis Aburizal Bakrie--dari ruangannya.

Tantowi mengatakan diskusi berlangsung lancar. Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memediasi rapat berjanji akan membawa usulan perombakan fraksi secepat mungkin dalam rapat pimpinan. Setelah rapat, usulan itu akan dibahas di Badan Musyawarah. "Jadi memutuskan tak bisa rapim malam ini, namun paripurna mudah-mudahan bisa Kamis," kata Tantowi.

Hingga persetujuan paripurna, ruangan fraksi tetap menjadi milik Ade dan Bambang. "Namun, syaratnya ruangan harus terbuka untuk semua pihak," kata dia.

Agus Gumiwang datang bersama Fayakhun Andriadi, Melkias Marcus Mekeng, Azhar Romly, Enny Saragih, Bowo Sidik Pangarso, dan Yorrys Raweyai. Mereka berniat mengambil ruang pimpinan fraksi yang masih dikuasai kubu Ade Komarudin. Padahal, menurut kubu Agus, ruangan itu dan kursi pimpinan fraksi hanya berhak diisi oleh ketua fraksi yang ditunjuk Dewan Pengurus Pusat yang sah.

INDRI MAULIDAR

Berita terkait

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

1 hari lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

1 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

Di balik sukses ACN, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Termasuk tingginya harga avtur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

2 hari lalu

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

TransTrack menyediakan berbagai inovasi teknologi untuk berbagai kebutuhan manajemen operasional armada transportasi.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya