Ratusan mobil angkutan kota KWK melakukan aksi mogok dan menutup jalan Daan Mogot, Grogol, Jakarta Barat, Selasa (20/11). ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Kulonprogo - Sekitar seratus sopir angkutan pedesaan atau angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta, tidak beroperasi pada hari ini. Aksi mogok dilakukan dari pertigaan Kenteng, Kecamatan Sentolo, dan hingga Terminal Kulon Progo. Harga bahan bakar minyak (BBM) yang naik-turun menjadi salah satu alasan awak angkutan AKDP mogok. Mereka minta ada penyesuaian tarif.
"Kami minta penumpang mengerti dengan menambah ongkos meski tak seberapa," kata Ketua Koperasi Yosawa, salah satu AKDP, Suseno saat dihubungi Tempo, Senin, 30 Maret 2015.
Suseno mencontohkan, sebelum harga BBM naik, ongkos penumpang pelajar Rp 3.000. Namun, setelah Pemerintah Provinsi DIY melalui Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY menurunkan tarif karena harga BBM sempat turun, ongkos pelajar jadi turun menjadi Rp 2.000. "Kami ingin ongkosnya dikembalikan seperti semula," ucapnya.
Mereka juga mengeluhkan ulah awak bus-bus angkutan antarkota antar provinsi (AKAP) yang mengambil penumpang di jalan. Padahal hasil kesepakatan, awak AKAP hanya boleh menaikkan penumpang dari terminal atau subterminal dan menurunkannya di terminal atau jalan. "Penumpang yang di jalan itu jatah untuk naik ke AKDP," ujar Suseno.
Dia pun meminta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membantu menertibkannya. Akibat persoalan tersebut, uang yang dibawa awak AKDP pulang ke rumah menyusut dari sebelumnya Rp 35 ribu per hari menjadi sekitar Rp 10 ribu per hari.
Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kulon Progo Sugiyono menuturkan persoalan tarif adalah kewenangan Pemprov DIY. Sedangkan soal permintaan penertiban awak AKAP yang menyerobot penumpang AKDP di jalanan, Sugiyono angkat tangan. "Karena enggak ada dasar hukumnya. Itu hanya kesepakatan antara mereka," kata Sugiyono, yang meminta Organda Kulon Progo menyelesaikan persoalan tersebut.
