TEMPO.CO, Jakarta - Ternyata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri memotori penundaan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Fraksi ini mendesak Presiden Joko Widodo untuk lebih dulu menjelaskan alasan pembatalan pelantikan calon kepala Polri sebelumnya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

“Kami menjadi motor agar uji kelayakan Badrodin ditunda,” kata politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, ketika dihubungi kemarin. Sikap Fraksi PDI Perjuangan itu disampaikan saat Sidang Paripurna DPR, Senin lalu. Seperti gayung bersambut, sejumlah fraksi juga mendukung sikap partai pengusung Jokowi itu.

Menurut Masinton, fraksinya berkeberatan atas surat Jokowi kepada DPR yang mengusulkan Badrodin. Poin yang dipersoalkan dalam surat itu adalah alasan Jokowi membatalkan pelantikan Budi karena berstatus tersangka. “Putusan praperadilan sudah menyatakan Budi Gunawan tak lagi berstatus tersangka,” kata anggota Komisi Hukum DPR ini.

Saat diuji ke DPR, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan kepemilikan rekening gendut. Namun Dewan tetap meloloskannya untuk dilantik Jokowi. Belakangan, penetapan tersangka atas Budi dibatalkan putusan praperadilan, tapi Jokowi membatalkan pelantikan Budi.

Kemarin, Komisi Hukum menyepakati agar Jokowi menjelaskan pembatalan pelantikan Budi dan meminta Badan Musyawarah DPR mengembalikan surat pencalonan Badrodin kepada Jokowi. “Tidak akan ada proses uji kelayakan sampai ada penjelasan Presiden,” kata Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsudin.

Langkah kubu PDIP dan beberapa partai lain itu mengherankan. Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menilai Presiden Jokowi tak perlu langsung menjelaskan jika surat Presiden hanya kesalahan redaksional. “Jangan apa-apa Presiden turun tangan,” kata Ruhut.

TIM TEMPO