Kalimantan Tengah Kekurangan Ribuan Polisi Hutan  

Reporter

Selasa, 24 Maret 2015 16:13 WIB

Seorang polisi hutan lengkap dengan senjatanya melakukan patroli dan pengawasan rutin kondisi hutan di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, Senin (25/6). ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Palangkaraya - Provinsi Kalimantan Tengah kekurangan polisi kehutanan (polhut). "Bayangkan, dengan luas hutan yang mencapai 10,7 juta hektare, hanya dijaga 384 personel pengamanan hutan," kata Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Sipet Hermanto di Palangkaraya, Selasa, 24 Maret 2015.

Pernyataan Sipet Hermanto disampaikan saat rapat koordinasi teknis kehutanan se-Kalimantan Tengah yang dihadiri para kepala dinas kabupaten/kota di provinsi ini. Menurut Sipet, idealnya 5.000 hektare hutan dijaga seorang personel. Karena itu, ujar dia, sekarang Kalimantan Tengah memerlukan ribuan personel pengaman hutan.

Di sisi lain, kata Sipet, usia para penjaga hutan kebanyakan sudah uzur, di atas 50 tahun. Saat ini belum ada lagi rekrutmen oleh daerah untuk pasukan pengaman hutan. Sipet khawatir, jika petugas yang ada saat ini pensiun, Dinas Kehutanan tidak punya lagi personel untuk menjaga hutan di wilayahnya.

Dinas Kehutanan saat ini menghadapi sejumlah masalah yang belum terselesaikan. Salah satunya soal kawasan hutan dengan pihak ketiga yang berada di dalamnya. Ada banyak desa, kelurahan, maupun jalan negara yang masih masuk kawasan hutan.

Dinas Kehutanan mencatat, dari 15,3 juta hektare luas Kalimantan Tengah, baru sekitar 20 persen kawasan hutan yang mantap, artinya sudah mendapat pengukuhan dari Kementerian Kehutanan. Bagaimana dengan 80 persennya? "Masih belum jelas," kata Sipet.

KARANA W.W.

Berita terkait

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkait Suap DPRD Kalteng, Wakil Gubernur Kalteng Siap Diperiksa

30 Oktober 2018

Terkait Suap DPRD Kalteng, Wakil Gubernur Kalteng Siap Diperiksa

KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus suap anggota DPRD Kalteng.

Baca Selengkapnya

Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Mulai Petakan Lahan di Kalteng

13 Juli 2018

Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Mulai Petakan Lahan di Kalteng

Badan Informasi Geospasial akan melakukan pemetaan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti wacana pemindahan ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Gubernur Sabran: Ada Bupati di Kalteng Jual Izin Tambang

17 Februari 2018

Gubernur Sabran: Ada Bupati di Kalteng Jual Izin Tambang

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyebut ada bupati di Kalteng yang menguasai izin tambang kemudian dijual ke pihak asing.

Baca Selengkapnya

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.

Baca Selengkapnya

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.

Baca Selengkapnya

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Jika Ibu Kota Pindah ke Kalteng, Ini Permintaan Gubernur Sabran  

31 Juli 2017

Jika Ibu Kota Pindah ke Kalteng, Ini Permintaan Gubernur Sabran  

Jika ibu kota dipindah ke Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah meminta ada undang-undang mengatur masyarakat Dayak, termasuk pelestarian budayanya.

Baca Selengkapnya

Kata Antropolog Soal Penemuan Benteng Kuno di Kalimantan Tengah  

29 Juli 2017

Kata Antropolog Soal Penemuan Benteng Kuno di Kalimantan Tengah  

Kuta atau benteng ala suku Dayak itu berupa pagar kayu yang dijajar rapat dan terbuat dari batang kayu Ulin setinggi 7 meter.

Baca Selengkapnya