TEMPO.CO, Jakarta - Calon Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti tidak mempersoalkan sikap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang belum mau memproses pencalonannya sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Badrodin dicalonkan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Tidak ada masalah, ini urusan Presiden," kata Badrodin kepada Tempo, Senin, 23 Maret 2015.

Menurut Badrodin, sejumlah anggota DPR masih menunggu penjelasan dari Jokowi terkait dengan pembatalan pelantikan Budi Gunawan. Mantan ajudan presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu batal dilantik setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatannya terkait dengan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Anggota masih mempersoalkan itu," ujarnya.

Salah satu anggota Dewan yang menolak adalah Masinton Pasaribu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pimpinan DPR, menurut dia, seharusnya menolak untuk menindaklanjuti pencalonan Badrodin. Sebab, pada paripurna lalu telah disepakati Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Rencananya, uji kelayakan dan kepatutan akan digelar pada April mendatang. Badrodin mengatakan dia tidak mempunyai persiapan khusus untuk tes tersebut. "Biasa saja, paling fokus di visi dan misi serta program prioritas," ujar mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Sumatera Utara itu.

Adapun salah satu program prioritas Badrodin adalah memperbaiki profesionalitas anggota Polri. Sebab, kata dia, kinerja anggota kepolisian masih dikritisi masyarakat. "Karena itu, akan diperbaiki, terutama untuk para penyidik yang berada di jajaran polres dan polsek," kata Badrodin.

SINGGIH SOARES