Sekjen Golkar versi munas Bali, Idrus Marham (tengah), menunjukkan surat bukti usai melaporkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono di Mabes Polri, Jakarta, 11 Maret 2015. Golkar kubu Ical ini juga mendesak Kementerian Hukum dan HAM memverifikasi dokumen Munas Ancol tersebut. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Wakil Ketua Golkar Jawa Timur, Yusuf Husni, berharap Aburizal Bakrie alias Ical "move on" terkait pengakuan pemerintah Jokowi atas Golkar kubu Agung Laksono.
Golkar di daerah, kata Yusuf, memakai pedoman legitimasi dari pemerintah melalui keputusan Kementerian Hukum dan HAM. "Realitanya memang seperti itu," kata Yusuf, Minggu 22 Maret 2015.
Yusuf berujar, yang layak menjalankan roda Partai Golkar sekarang adalah Agung Laksono. "Agung punya surat izin mengemudi. Aburizal tidak," ucapnya.
Meski sekarang Yusuf merapat ke kubu Agung, Yusuf mengaku hadir di Munas Bali yang memanangkan Aburizal Bakrie. Yusuf mengatakan, akibat perpecahan di tubuh Partai Golkar, partai lain separuh hati membangun komunikasi dengan partai beringin ini karena ketidakpastian kepemimpinan.
Untuk sesi pertama Pilkada serentak, ada 18 kabupaten kota di Jawa Timur yang akan berkompetisi dalam pilkada. Yusuf mengibaratkan komunikasi yang mandek itu dengan sebuah kereta api dari Surabaya menuju Yogjakarta. "Di saat lawan sudah sampai Yogja, Golkar baru membeli tiket," kata dia.
Ical menyangkal kalau posisi tawar Golkar rendah dalam pencalonan kepala daerah lantaran ada konflik internal. "Itu hanya bikinan wartawan saja," kata Ical di Hotel Gran Mahakam, Minggu 22 Maret 2015.
Ical optimistis masih ada waktu mengejar tenggat pendaftaran Pilkada yakni 22-24 Juli setelah proses hukum rampung. "Sekarang masih Maret. Waktunya cukup," kata dia. Ical juga mengklaim sudah menyiapkan nama-nama kader Golkar untuk maju dalam pilkada serentak.
