Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, bersama wakil ketua Priyo Budi Santoso dan Sekjen Zainudin Amali, saat melakukan pertemuan tertutup dengan ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, 11 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Konflik Partai Golkar berlanjut hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat. Kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie sama-sama mengirimkan surat ke pimpinan DPR berisi penjelasan posisi masing-masing di parlemen.
Ketua Fraksi Golkar versi Munas Ancol, yang biasa disebut kubu Agung, Agus Gumiwang Kartasasmita, memaksa pemimpin DPR membacakan surat dari kubunya. Surat itu berisi pemberitahuan perombakan struktur Fraksi Partai Golkar yang kini diketuai Agus Gumiwang dan Sekretaris Fayakhun Andriadi.
"Saya ingin pimpinan juga membacakan surat pergantian struktural fraksi dari DPP Golkar. Surat itu benar sudah masuk karena saya pegang tanda terimanya. Kalau tidak mau dibacakan, saya menggunakan hak berbicara saya," kata Agus dalam sidang paripurna di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 23 Maret 2015.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar kelompok Aburizal, Bambang Soesatyo, ikut meneriakkan interupsi. Ia meminta pemimpin DPR tak mengambil sikap apa pun sampai ada keputusan hukum tetap. "Kami sedang mengajukan gugatan ke PTUN dan ke pengadilan terkait surat Menteri Hukum dan HAM," ujarnya.
Wakil Ketua DPR yang memimpin sidang, Fahri Hamzah, menolak membacakan surat dari DPP Golkar kubu Agung dengan alasan surat itu belum diterimanya. Menurut Fahri, surat yang masuk ke Sekretariat Jenderal DPR harus dibawa ke rapat pimpinan sebelum dibahas dalam paripurna. Apalagi, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, pemimpin DPR juga menerima surat dari DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie. Fahri berkeras menolak membacakan surat.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan surat dari kubu Aburizal berisi permintaan kepada pemimpin DPR agar tidak mengambil sikap apa pun soal perubahan struktural fraksi hingga ada kekuatan hukum tetap. "Kami tentu tak bisa mengambil sikap apa pun hingga ada putusan pengadilan yang sah dan mengikat," kata politikus Partai Gerindra ini seusai sidang paripurna.
PKS dan Gerindra dekat dengan kubu Aburizal dalam koalisi partai-partai non-pemerintah. Sedangkan kubu Agung sejak kampanye pemilihan presiden menyatakan mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Akibat dukungan itu, sejumlah kader Golkar dipecat termasuk Agus Gumiwang. Aburizal pun mendekat ke Istana melalui Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan, sedangkan kelompok Agung lengket dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
