DPR Curiga, Obat Bius Maut Tak Hanya Diproduksi Kalbe  

Reporter

Senin, 23 Maret 2015 13:54 WIB

Dede Yusuf, mantan wagub Jawa Barat, menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi Partai Demokrat, terlihat di sidang perdana paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Yusuf Macan Effendi alias Dede Yusuf mengatakan pihaknya menemukan sejumlah keanehan dalam produksi obat bius Buvanest Spinal berisi asam traneksamat yang dibuat PT Kalbe Farma. Yusuf mencurigai beberapa ampul Buvanest yang tak sesuai dengan kandungannya itu diproduksi perusahaan selain Kalbe.

"Seharusnya, kalau distribusi besar, ada beberapa lot yang salah. Jangan-jangan produk itu bukan buatan Kalbe," kata Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Maret 2015.

Pada Jumat, 13 Februari 2015, dua pasien Rumah Sakit Siloam Tangerang meninggal setelah diberi obat bius Buvanest Spimal produksi Kalbe Farma. Belakangan diketahui bahwa obat itu bukan Buvanest, melainkan obat dengan kandungan asam traneksamat.

Namun Kalbe hanya menemukan empat ampul Buvanest yang bermasalah saat itu. Sedangkan Siloam telah menggunakan Buvanest produk Kalbe selama beberapa tahun. Badan Pengawas Obat dan Makanan langsung menarik semua produk dan izin produksi Buvanest.

Yusuf menuturkan pihaknya akan menyurati Ketua DPR untuk membentuk panitia kerja kasus obat bius maut. Sebelumnya Komisi Kesehatan berkunjung ke Siloam dan pabrik Kalbe Farma. Komisi juga telah menerima hasil investigasi BPOM terkait dengan kasus ini.

"Kami belum tahu salahnya siapa. Yang berhak menyatakan adalah Kementerian Kesehatan," ucap Yusuf.

Komisi Kesehatan, ujar Yusuf, akan mengaudit semua produsen obat terkait dengan cara pembuatan obat yang baik. Alasannya, produksi dan distribusi obat yang dipakai rumah sakit hanya diketahui oleh rumah sakit, dokter, dan para produsen. "Nanti kami audit, tidak spesifik Kalbe dan Siloam saja. Bisa saja di produsen lain ada kasus yang sama," katanya. "Mata rantai skenario industri farmasi itu yang akan dicari panja (panitia kerja)."

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

9 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya